DPRD NTB mendorong kesetaraan pelayanan kesehatan

Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Budi Suryata mendorong kesetaraan dan pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah baik Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Ini lebih pada keadilan pemerataan pembangunan dan anggaran," ujarnya di Mataram, Senin.

Ia mencontohkan, soal anggaran untuk pembangunan RSUD Provinsi NTB sebesar Rp500 miliar yang dananya berasal dari pinjaman dari PIP.

Sementara, rumah sakit (RS) di Pulau Sumbawa terutama RS HL Manambai Abdulkadir (RSMA) yang juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB belum terakamodir. Karena itu, ia menilai masih ada ketimpangan pelayanan, pengembangan bahkan dukungan anggaran dari Pemprov.

Seharusnya, kata dia, Pemprov NTB jangan hanya memprioritaskan pengembangan RSUD NTB saja. Karena, kata Budi Suryata, masih ada rumah sakit lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemprov NTB. Yaitu seperti RSMA dan RS Selong.

Dia mengaku banyak sekali keluhan masyarakat yang diterimanya.

"Khusus rumah sakit di Sumbawa (RSMA) harus jadi perhatian," tegas Budi Suryata.

Wakil rakyat Dapil Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat ini mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, masih ada kesan membeda-bedakan.

Menurut LBS sapaan akrabnya, ketimpangan itu seperti halnya pelayanan kesehatan, sarana prasarana, termasuk ketersediaan dokter spesialis. Selama ini masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan cukup serius. Terutama warga di Pulau Sumbawa harus dirujuk ke RS di Pulau Lombok.

Sementara hal itu, masih kata LBS, dari sisi kesehatan, waktu dan biaya yang dimiliki pasien dan keluarga sangat terbatas.

"Minimal fasilitasnya dilengkapi atau paling tidak mendekati sarpras seperti di RSUD NTB untuk RS di Pulau Sumbawa (RSMA)," katanya.

Maka dari itu, anggota Komisi V DPRD NTB itu menegaskan, alangkah baiknya anggaran Rp500 miliar itu juga dapat dirasakan oleh RS di Sumbawa. Ini, kata LBS yang juga mantan Ketua DPRD Sumbawa itu, demi mendorong terjadinya pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat di NTB.

Jika memang tidak ada anggaran untuk rumah sakit di Sumbawa, minimal dilakukan rolling atau pergantian dokter spesialis.

Sementara itu, Anggota Komisi V lainnya Bukhari Muslim menyampaikan beberapa hal penting lainnya. Seperti mendorong RSUP NTB agar dilakukan peningkatan type.

"Jadi sebelum meningkatkan fasilitas ataupun sarpras, perlu juga dipikirkan bagaimana agar typenya ditingkatkan," tegasnya.

Adapun yang tak kalah pentingnya, sambung Bukhari agar pelayanan kesehatan juga dapat dirasakan, alangkah baiknya Posyandu yang ada perlu dihidupkan kembali di tiap daerah oleh pemerintah. Ia juga tak menampik, bahwa Wakil Gubernur NTB juga sangat fokus menyuarakan posyandu berbasis keluarga.

Hanya saja hal itu dirasakannya masih belum cukup tanpa adanya dukungan anggaran. Bahlan ia mendorong agar pemerintah dapat memberikan pelatihan/bimbingan kepada masyarakat terkait posyandu.

"Bukan hanya anggaran saja, tapi perlu juga mereka-mereka itu diberikan semacam pelatihan/bimbingan," katanya.