Kairo (ANTARA ) - Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi politik Indonesia pasca Orde Baru pada 1998 tidak mengenal revoluasi.
"Reformasi di Indonesia dilakukan bukan dengan revolusi, tetapi evolusi yang dipercepat," kata Habibie dalam Forum PBB mengenai transisi demokrasi yang berlangsung di Kairo, Ahad.
Revolusi dalam pandangan Habibie adalah suatu perubahan politik yang tidak dapat diprediksi bagaimana hasil akhirnya, sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia di masa transisi demokrasi.
"Dengan perubahan bertahap yang dipercepat, Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan, dan selaku negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa membangun kehidupan demokrasi," kata Habibie yang disambut tepuk tangan hadirin.
Habibie dalam forum PBB itu diminta untuk menjelaskan pengalamannya tentang transisi demokrasi saat ia diserahkan kekuasaan oleh Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) itu mengetengahkan tentang bagaimana sulitnya, ia selaku presiden transisi, mengelola krisis multi dimensi pasca mundurnya Presiden Soeharto.
Kendati demikian, Habibie merasa bangga dengan beberapa capaian yang ia hasilkan selama 18 bulan berkuasa.
Beberapa capaian itu, antara lain, Habibie menjamin kebebasan pers sebagai prioritas utama dalam penyampaian informasi berkualitas, dan kebebasan berbicara bagi masyarakat.
Habibie juga memperkenalkan undang-undang anti-monopoli dan belakangan dibangun satu komisi independen untuk menjamin persaingan sehat dalam berbisnis.
Sementara itu, mantan Presiden Chili, Veronica Michelle Bachelet Jeria, pembicara pertama sebelum Habibie, mengutarakan bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam mengelola negara dalam masa transisi demokrasi.
Forum dua hari yang diprakarsai Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) itu menghadirkan sejumlah pakar dan politisi dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika Selatan untuk bertukar pengalaman dalam memberi sumbangan pemikiran bagi pemecahan krisis politik di Mesir dan negara-negara Arab yang dilanda revolusi.
Pembicara utama dari Indonesia, selain Habibie, juga mantan Ketua MPR Amien Rais.
Forum itu dibuka Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf dan Ketua Perwakilan UNDP di Kairo, Hellen Clark.
PM Sharaf dalam sambutannya menyampaikan penghargaannya kepada UNDP dan para pembicara di forum tersebut.
"Forum ini sudah pasti akan memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi Mesir untuk memecahkan persoalan di masa transisi politik pasca mundurnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011," kata Sharaf, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi Mesir. (*)