Presiden tegaskan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan harus konkret

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa pemanfaatan anggaran ketahanan pangan 2022 sebesar Rp92,3 triliun harus membuahkan hasil yang konkret.

"Gede banget lho ini, hasilnya apa setiap tahun? Konkretnya apa? Harus jelas. Kalau enggak, Rp92 triliun kita belikan beras untuk stok saja," kata Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Presiden merincikan bahwa dari total Rp92,3 triliun tersebut, Rp36,5 triliun di antaranya untuk kementerian/lembaga, yakni Kementerian Pertanian sebesar Rp14,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp6,1 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp15,5 triliun, dan kementerian-kementerian lain Rp0,6 triliun.

Di Kementerian PUPR, Presiden mencatat bahwa anggaran tersebut, antara lain, dimanfaatkan untuk merampungkan pembangunan sembilan bendungan. Jumlah itu akan menambah 29 bendungan yang sudah selesai dari 61 bendungan yang pembangunannya sedang berlangsung.

"Embung yang bisa langsung dimanfaatkan, mungkin memang enggak mencakup luasan yang gede, tapi harus yang banyak. Kemudian irigasi-irigasi yang langsung masuk seperti kita lihat di NTT, konkret dan langsung produksi," katanya.

Kemudian Rp33,8 triliun dari anggaran ketahanan pangan 2022 dialokasikan sebesar Rp25,3 triliun untuk subsidi pupuk, Rp3 triliun belanja-belanja cadangan beras, Rp2,6 triliun belanja stabilitas harga pangan, dan Rp2,9 triliun cadangan subsidi pupuk.

Sisa Rp21,9 triliun dari anggaran ketahanan pangan 2022 akan ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). "Ini juga tolong dilihat betul, Bu Menkeu dan kementerian terkait. DAK fisik Rp8,1 triliun, DAK nonfisik Rp2,2 triliun, dan dana desa Rp13,6 triliun. Ini harus betul-betul menetas hasilnya, harus menetas, bermanfaat," ujar Presiden.

Baca juga: Presiden lantik Mendag Zulkifli Hasan dan Menteri ATR Hadi Tjahjanto