Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecek langsung tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Rumah Dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga Jakarta Selatan.
"Kami dari Komnas HAM akan mengecek langsung di TKP," kata Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara di Jakarta, Senin. Beka mengatakan kedatangannya untuk mengecek TKP dan menyandingkan atau membandingkan dengan data-data dan keterangan yang telah diperoleh lembaga HAM tersebut sebelumnya.
Data-data yang akan dicek tersebut misalnya terkait dengan balistik, autopsi jenazah hingga konstruksi bangunan yang ada (rumah dinas). Ia mengatakan semua yang dicek akan diperiksa satu persatu berdasarkan dengan keterangan ajudan dan para tersangka termasuk Irjen Polisi Ferdy Sambo.
Beka menegaskan semua hal yang terkait dengan kasus kematian Brigadir J akan dicek secara detail dan menyeluruh oleh Komnas HAM. "Pokoknya semua yang terkait dengan peristiwa yang ada, kami cek satu persatu," kata dia.
Baca juga: Ferdy Sambo akui sebagai aktor tewasnya Brigadir J
Baca juga: Komnas HAM tegaskan penetapan tersangka tak hambat penyelidikan
Secara detail, Beka mengaku belum mengetahui bagian seperti apa yang akan dilihat karena belum masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, berdasarkan foto, keterangan dan informasi yang diperoleh Komnas HAM akan mengecek satu persatu.
Tidak hanya itu, Beka yang datang bersama Komisioner Komnas HAM lainnya yakni Mohammad Choirul Anam juga akan mengecek jumlah bekas tembakan dan kamera pengintai atau (CCTV). Tim dari Komnas HAM diketahui tiba di lokasi Rumah Dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo sekitar pukul 15.09 WIB. Sebelumnya, sekitar pukul 15.00 WIB tim Inafis Polri lebih dulu datang ke lokasi TKP tewasnya Brigadir J.
Berita Terkait
Komnas HAM berempati kepada korban dugaan asusila
Jumat, 19 April 2024 18:50
Komnas HAM meminta pemerintah menjaga tulang belulang di Rumoh Geudong
Jumat, 29 Maret 2024 4:58
Pemimpin terpilih diminta selesaikan pelanggaran HAM
Jumat, 19 Januari 2024 4:38
Pengamat menyesalkan TNI AD tak koordinasi ke polisi terkait relawan Ganjar
Jumat, 5 Januari 2024 5:17
Pemerintah perlu pastikan lokasi penampungan Rohingya
Jumat, 29 Desember 2023 21:11
Otorita IKN menggandeng Komnas HAM dan KPK perkuat pemberantasan korupsi
Selasa, 19 Desember 2023 20:57
MenkumHAM Yasonna waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Senin, 11 Desember 2023 6:44
Komnas HAM sebut tiga dugaan pelanggaran dalam konflik manusia dan gajah
Rabu, 6 Desember 2023 19:54