Inspektorat NTB dapatkan hasil hitung ulang korupsi IGD RSUD Lombok Utara

Mataram (ANTARA) - Inspektorat Nusa Tenggara Barat  (NTB) mendapatkan hasil hitung ulang kerugian negara kasus proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara.

Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim di Mataram, Jumat, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan hasil hitung ulang kasus IGD RSUD Lombok Utara ke penyidik kejaksaan.

"Sudah lama selesai hitung ulang kerugian itu. Hasilnya juga sudah kami serahkan ke penyidik kejaksaan. Kenapa baru sekarang ditanyakan," kata Ibnu.

Terkait dengan jumlah kerugian dari hasil hitung ulang tersebut, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan tersebut.

"Karena ini (hitung ulang) kewenangan ada di penyidik, tanyakan ke mereka saja," ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera mengaku sudah mengonfirmasi ke bidang pidana khusus terkait perkembangan dari penanganan kasus tersebut.

"Sudah saya konfirmasi ke penyidik. Belum juga ada informasi," ucap Efrien.

Sementara, Kepala Kejati NTB Sungarpin sudah pernah menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara tersebut dengan Kejaksaan Agung.

Sungarpin menyampaikan bahwa dasar Kejati NTB menggelar perkara kasus proyek pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, berkaitan dengan hasil audit ulang Inspektorat NTB yang menganulir hasil audit pertama dengan kerugian negara sedikitnya Rp240 juta.

Proyek dengan nama pekerjaan penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara ini dikerjakan oleh PT Batara Guru Group. Proyek dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar yang bersumber dari APBD Lombok Utara.

Dugaan korupsi muncul setelah pemerintah memutus kontrak proyek di tengah progres pengerjaan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kerugian negara hasil hitung awal dari Inspektorat Lombok Utara.

Modus korupsi dari kasus ini berkaitan dengan pekerjaan proyek yang tetap dinyatakan selesai meskipun masih ada dugaan kekurangan volume pekerjaan. Angka kerugian negara itu pun muncul dari dugaan tersebut.

Untuk proyek ini, Kejati NTB menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara berinisial DKF sebagai tersangka. DKF terjerat kasus korupsi tersebut saat mengemban jabatan staf ahli dari konsultan pengawas proyek CV Indo Mulya Consultant.

DKF menjadi tersangka bersama pimpinan CV Indo Mulya Consultant berinisial LFH, Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek berinisial HZ, dan kuasa Direktur PT Batara Guru Group berinisial MF.