Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2023. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Muhammad Nasir mengatakan, keputusan pembukaan rekrutmen CPNS ini sudah disetujui pemerintah pusat.
"Hasil rapat kami bersama pemerintah pusat pada 30 Nopember 2022, pemerintah memastikan pengadaan CPNS tahun 2023," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia menjelaskan selain rekrutmen CPNS, pemerintah juga membuka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). "Mengenai formasi-nya apa saja belum ada kriteria. Tapi rencananya akan ada formasi selain PPPK. Cuman PPPK akan diselesaikan lebih awal baru CPNS. Tapi CPNS ini jumlahnya terbatas," terang Nasir.
Menurutnya untuk waktu pelaksanaan pendaftaran diperkirakan baru dibuka pada bulan Juni, Juli atau Agustus 2023. Hanya saja untuk waktu pastinya belum ditentukan. "Kalau perkiraan kami 500-600 orang. Tapi asumsi kami paling maksimal 200 orang. Kalau soal waktu, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah biasanya bulan Juli atau Agustus," ujarnya.
Nasir menyatakan rekrutmen CPNS ini berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang diteruskan ke pemerintah pusat. "Karena CPNS ini bentuk pertanggungjawaban secara keuangan dan administrasi. Makanya nanti semua menjadi fungsional. PPPK ini juga nanti bisa dari umum. Cuman PPPK yang sekarang ini diselesaikan dari yang ada dulu. Tapi apakah PPPK boleh ikut, boleh asal memenuhi syarat," jelas Nasir.
Disinggung tenaga apa saja yang disediakan dalam rekrutmen CPNS nanti. Nasir menegaskan tenaga pada umumnya. Hanya saja untuk kali ini tidak ada merekrut tenaga guru. "Tidak ada tenaga guru untuk CPNS ini. Hanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sebenarnya tenaga medis tidak ada tapi kita juga berhitung karena akan ada juga ASN yang pensiun. Contoh kalau kami hitung BKD saja butuh 160 orang karena terkait dengan pelayanan. Tapi yang ada sekarang hanya 80 orang. Bahkan justru ke depan sedikit karena semua sudah dilakukan dengan teknologi," jelas Nasir.
Baca juga: Sekda NTB: Pimpinan OPD maju pilkada 2024 wajib mundur dari ASN
Baca juga: Taspen terpilih jadi Ketua Asosiasi Layanan Jaminan Sosial ASN Asia
Menurut Nasir, jika berbicara pada pada analisa dan beban kerja jumlah penghitungan ASN, terutama yang memasuki masa pensiun cukup banyak di lingkungan Pemprov NTB. "Analisa dan beban kerja jumlah penghitungan jumlah ASN. Ada lebih dari 300 orang guru yang terbanyak hampir 200 yang pensiun. Jadi untuk guru sudah miliki data," imbuh Nasir.
Tidak ada tenaga guru untuk CPNS ini. Hanya untuk Nakes dan tenaga teknis. Sebenarnya tenaga medis juga tidak ada tapi kita juga berhitung karena akan ada juga ASN yang pensiun. Contoh kalau kami hitung BKD saja butuh 160 orang karena terkait dengan pelayanan. Tapi yang ada sekarang hanya 80 orang, sehingga masih kurang. Bahkan justru ke depan sedikit karena semua sudah dilakukan dengan teknologi," katanya.
