Anggaran Porprov kurang, KONI NTB harus kreatif

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Akri meminta KONI NTB lebih kreatif mencari kekurangan anggaran Rp3,5 miliar untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar 18-26 Pebruari 2023.

"Kita tahu Pemprov NTB hanya mampu menyiapkan Rp7 miliar. Kalau melihat kebutuhan-nya Rp10,5 miliar. Itu artinya kurang. Nah kekurangan itu akan bisa ditutupi jika KONI mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan membangun kerjasama dengan pihak swasta untuk menambah anggaran," ujarnya di Mataram, Minggu.

Ia berharap waktu yang tinggal sebentar lagi ini harus bisa dimanfaatkan jajaran KONI NTB untuk terus berinovasi mencari sumber-sumber pendanaan lain, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik.

"Harus ada inovasi yang dilakukan KONI NTB, sehingga kekurangan anggaran Rp3,5 miliar bisa tertutupi," terang Akri sapaan akrabnya.

Menurut legislator DPRD NTB ini, KONI tidak boleh diam karena kemampuan daerah yang hanya bisa menyediakan anggaran Porprov sebesar Rp7 miliar itu.

"Tinggal bagaimana komunikasi dengan gubernur sebagai eksekutor anggaran, siapa tau ada kebijakan dan lakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Itu sangat dibolehkan karena KONI itu bukan lembaga pemerintah," terangnya.

Sebagai Wakil Komisi V DPRD NTB yang merupakan mitra KONI, lanjut Akri, dirinya berpesan agar KONI menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya. Kemudian perhatikan arena pertandingan cabang olahraga.

"Seluruh arena harus diperhatikan, mana yang harus diperbaiki segera dan mana yang tidak. Terlebih bisa dikatakan Porprov ini pra PON. Terlebih, NTB-NTT akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga harus Porprov ini sebagai bagian untuk belajar persiapan tuan rumah," katanya.

Sebelumnya Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari usulan Rp14 miliar yang diajukan untuk menyukseskan Porprov.

"Dari Rp14 miliar kita mampu baru Rp7 miliar, sehingga masih ada kekurangan dari sisi anggaran," kata Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi.

Ia menjelaskan dari usulan Rp14 miliar tersebut sebetulnya Pemprov NTB awalnya menyanggupi Rp10,5 miliar. Hanya saja setelah ada efisiensi anggaran alokasi yang tersedia menjadi Rp7 miliar, sehingga masih ada kekurangan Rp3,5 miliar.

"Ini persiapan Porprov di tengah segala keterbatasan. Meski begitu panitia optimis, kekurangan anggaran itu bisa teratasi," ujarnya.

Dari hasil rapat tersebut, panitia telah membuat skenario-skenario bagaimana menjalin kerja sama dengan instansi lain termasuk unsur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Tidak hanya itu seluruh OPD lingkup Pemprov diharapkan dapat berkolaborasi satu sama lain.

"Spirit-nya gotong royong. Meski di tengah keterbatasan tapi panitia berkomitmen untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab standar nasional dan ini langkah awal untuk mendapatkan gambaran road map menuju 20 medali emas pada PON di Medan dan Aceh yang akan datang," terang Ariadi.

Sekda menjelaskan Porprov kali ini menjadi titik awal NTB menyiapkan persiapan banyak hal. Termasuk ajang ini juga untuk membuat gambaran bagaimana NTB melakukan persiapan matang ketika menjadi tuan rumah PON bersama NTT pada 2028 mendatang.

"Segala hal kita persiapkan. Kita belajar menjadi panitia yang baik. menyiapkan venue-venue. Lalu apa kebutuhan akomodasi transportasi yang perlu dipersiapkan," katanya.

Selain belajar menjadi tuan rumah dari even-even yang sudah ada tentunya banyak event skala nasional hingga internasional menjadi pelajaran juga dalam menyelenggarakan kegiatan.

"Sehingga pada saat jadi tuan rumah PON 2028 kita benar-benar bisa sempurna," ujarnya.

PON yang berlangsung di Papua pada 2020 yang lalu menempatkan NTB berada diperingkat sembilan besar nasional. Tentunya pada pelaksanaan PON berikutnya NTB bisa diperingkat tujuh hingga lima besar.

"Kemarin kita pada posisi sembilan besar. kita dapat 15 emas, perunggu dan perak. Kemudian sekarang kita ingin peringkat ketujuh. Mudah-mudahan bisa menjadi peringkat lima dan sebagainya," katanya.