DPRD NTB tingkatkan anggaran belanja Badan Perpustakaan dan Arsip

Mataram (Antara Mataram) - Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan anggaran belanja Badan Perpustakaan dan Arsip di 2014, agar lebih menjamin tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan.

"Pada Badan Perpustakaan dan Arsip terdapat penambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar yang antara lain diperuntukan bagi belanja langsung peningkatan sarana dan prasarana," kata Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Achmad di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan, anggaran untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB itu telah dituangkan dalam Rancangan APBD NTB 2014 yang telah disetujui menjadi APBD 2014, dalam sidang paripurna DPRD NTB yang digelar Kamis (12/12) malam yang berakhir Jumat (13/12) dini hari.

APBD NTB 2014 yang ditetapkan DPRD itu, mencapai Rp2,86 triliun lebih, yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding APBD perubahan 2013 yang mencapai Rp2,57 triliun lebih.

Penetapan APBD NTB 2014 itu dilakukan setelah mendengar pemandangan umum empat komisi di DPRD NTB yang semuanya menyatakan menyetujui rancangan APBD NTB 2014 untuk ditetapkan menjadi APBD 2014.

APBD NTB 2014 yang ditetapkan itu, dijabarkan dalam 300 program/kegiatan, yang dirinci menjadi anggaran pendapatan sebesar Rp2,863 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp2,834 triliun lebih, sehingga terjadi surplus sebesar Rp29,35 miliar lebih.

Pada sidang penetapan APBD NTB 2014 itu, Komisi I (bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan HAM) menyampaikan hasil akhir pembahasan Rancangan APBD NTB 2014 sesuai bidang tugasnya, antara lain yang berkaitan dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov NTB.

Komisi I meningkatkan anggaran belanja Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB dari sebesar Rp12,65 miliar lebih menjadi Rp18,85 miliar lebih, atau terjadi penambahan sebesar Rp6,2 miliar pada alokasi belanja langsung.

Anggaran sebesar Rp18,85 miliar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp9,65 miliar lebih, dan belanja langsung sebesar Rp9,19 miliar lebih. Tahun sebelumnya anggaran belanja langsung hanya sebesar Rp2,99 miliar lebih.

Ali mengatakan, peningkatan anggaran belanja langsung Badan Perpustakaan dan Arsip itu dipandang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) badan itu cukup vital dalam menunjang pembangunan daerah.

Badan itu juga memiliki tupoksi pembinaan perpustakaan di tempat ibadah, pondok pesantren, komunitas masyarakat dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh wilayah NTB.

"Hal itu sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB periode 2013-2018, sehingga perlu ada peningkatan anggaran belanja langsung untuk badan itu," ujarnya. (*)