Menpan sebut digitalisasi birokrasi jadi pilihan ASN bekerja lebih baik

id Menpan RB, digitalisasi birokrasi, netralitas ASN

Menpan sebut digitalisasi birokrasi jadi pilihan ASN bekerja lebih baik

Menpan RB Azwar Anas saat menghadiri kegiatan reuni di Taman Botani Jember, Sabtu (18/2/2023). ANTARA/Zumrotun Solichah

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dam Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan digitalisasi birokrasi menjadi kunci untuk mendorong kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih baik.

"Presiden memberikan pesan agar birokrasi tidak boleh njelimet (berbelit-belit) lagi, sehingga pelayanannya harus cepat," kata Anas di sela-sela kegiatan Reuni SMA Negeri 1 Jember, di Taman Botani, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu. Menurut dia,  tema Kementerian PAN RB adalah bergerak untuk reformasi berdampak, sehingga digitalisasi birokrasi menjadi pilihan agar ke depan pelayanan birokrasi bisa lebih cepat, bisa lebih transparan, dan bisa lebih murah.

Ia mengatakan pihaknya sedang mendorong kinerja birokrasi agar bisa ditingkatkan karena rakyat sekarang ingin lebih mendapatkan pelayanan yang baik dan mungkin pekerjaan birokrasi sekarang sudah berjalan bagus. "Tapi rakyat menuntut lebih berdampak. Jangan sampai ASN sibuk, tapi dampaknya tidak terlalu banyak untuk rakyat, sehingga kami mendorong birokrasi bergerak dan berdampak," katanya.

Baca juga: Menteri PAN-RB akselerasi penanganan stunting
Baca juga: Presiden Jokowi bertemu Tony Blair hingga skenario pemindahan ASN


Menjelang Pemilu 2024, kata Anas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan beberapa lembaga lain sudah menjalin nota kesepahaman agar bisa dipatuhi oleh semua ASN. "Tujuannya untuk mewujudkan netralitas ASN di tahun politik saat Pemilu 2024," ucap mantan Bupati Banyuwangi ini

Ia menjelaskan arahan, sanksi, dan berbagai langkah untuk para ASN yang melanggar itu sudah sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi. "Oleh karena itu, ASN harus netral menjadi bagian yang tidak bisa ditawar untuk menghadapi kegiatan politik pada Pemilu 2024," ujarnya.