Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dana Pokok Pikiran (Pokir) 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini lebih banyak diarahkan ke bidang pendidikan dan kesehatan.
"Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan adanya Keputusan Menteri Keuangan (PMK) 212 tahun 2022 kaitan dengan penggunaan anggaran," kata Anggota DPRD Lombok Tengah, Lalu Sunting Mentas di Praya, Senin.
Dalam PMK tersebut menekankan agar penggunaan dana pokir lebih ditekankan untuk pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat diharapkan memahami tentang PMK tersebut, agar tidak terlalu berharap infrastruktur jalan seperti yang banyak diusulkan untuk segera dibangun.
“Jadi masyarakat harus mengetahui bahwa arah pokir dan aspirasi sekarang untuk pendidikan dan kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, item itulah yang menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan, sehingga infrastruktur dari bidang yang lain yang menjadi usulan masyarakat diharapkan untuk di pahami bersama.
Saat dilakukan reses masih banyak masyarakat yang mengusulkan berbagai program pembenahan yang ada dalam bentuk fisik seperti perbaikan jalan dan peningkatan jaringan irigasi serta sumur bor.
“Selama ini masyarakat dalam reses masih banyak yang mengusulkan adanya pembangunan jalan baru, perbaikan jalan usaha tani dan lain sebagainya," katanya.
Untuk itu, di sisi lain PMK tersebut sedikit berlawanan dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang membuat dewan berada dalam posisi dilematis, karena arah dana pokir banyak yang ke pendidikan dan kesehatan.
"Kita berharap agar masyarakat bersabar dan apapun yang menjadi aspirasi masyarakat akan tetap kita perjuangkan,” katanya. (*)
