"Kurang kompak ini menjadi salah satu kelemahan kita dalam mendukung berbagai pembangunan di daerah"Mataram, (Antara NTB)- Wakil Ketua DPR RI H Fahri Hamzah mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Barat rendah karena pemerintah daerah kurang kompak dan tidak mengopimalkan peran para wakil rakyat.
"Kurang kompak ini menjadi salah satu kelemahan kita dalam mendukung berbagai pembangunan di daerah," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, di Mataram, Senin.
Ia mencontohkan, saat ini IPM NTB berada di urutan ke-33 dari 34 provinsi di Indonesia masih kalah dengan IPM NTT, sebab selama ini NTT dinilai aktif untuk memanfaatkan perwakilan yang ada di pemerintah dan mereka kompak.
"Karena itu, kompak ini menjadi salah satu modal besar dalam upaya peningkatan pembangunan daerah," kata politisi dari PKS ini.
Sehubungan dengan itu, ia berharap Gubernur NTB selaku koordinator dalam bidang pembangunan di provinsi untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik tingkat pemerintah daerah maupun di pusat.
Tujuannya, kata dia, agar punya komitmen dan kesamaan apa yang menjadi prioritas pembanguan pada setiap daerah, baik dalam bidang sumber daya manusia, infrastruktur maupun aspek lainnya.
"Termasuk kompak dalam menyiapkan Kota Mataram sebagai salah satu kota metro yang siap bersaing dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia untuk menopang kemajuan NTB secara umum," ujarnya.
Dikatakannya, Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi harus memiliki berbagai persiapan infrastruktur yang memadai.
Oleh karena itu, ia sebagai perpanjangan aspirasi daerah sangat menunggu usulan dari pemerintah daerah untuk disampaikan dan disiapkan ke pemerintah dalam pembahasan APBN 2016 yang akan mulai dibahas sekitar Agustus atau September tahun ini.
"Kita akan menyakinkan pemerintah bahwa NTB secara umum dan Mataram khususnya memang membutuhkan berbagai infastruktur yang akan diajukan tersebut," katanya.
Untuk itu, lanjut politisi dari daerah pemilihan Sumbawa ini, daerah harus segera mengindetifikasi berbagai fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah dan datang dengan membawa proposal yang sama.
"Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri, sebab kalau jalan sendiri-sendiri dikhawatirkan ada yang tidak mendukung," ujarnya.
Fahri yang sudah duduk menjadi anggota DPR RI di tahun ke-11 ini mengatakan, pihaknya tidak akan bisa bergerak jika daerah tidak mengajuan programnya dalam bentuk proposal.
"Dalam hal ini daerahlah yang harus aktif `memanfaatkan` kami yang berada di DPR RI," katanya.
Dalam kunjungan kerja itu Wakil Ketua DPR RI ini diterima oleh Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi berserta seluruh jajajan eksekutif Pemerintah Kota Mataram. (*)
Pewarta : Nirkomala
Editor:
Nirkomala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
