Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 lebih memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pengembangan UMKM.
"Musrenbang ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun program kerja 2025," kata Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri saat acara musrenbang di kantor Kecamatan Praya, Senin.
Ia mengatakan, musrenbang RKPD ini merupakan bagian penting dalam menjalankan prinsip kehidupan demokrasi. Pasalnya dalam prinsip demokrasi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan di negara.
“Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi publik dapat terakomodasi dengan baik," katanya.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah menyusun RKPD 2024
Ia mengatakan musrenbang sebagai kegiatan musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
"Melalui musrenbang ini setiap warga masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan harapan mereka terhadap pembangunan di wilayah mereka," katanya.
Menurut dia. musrenbang RKPD saat ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk menyampaikan ide dan gagasan tanpa diskriminasi dan kepentingan kelompok tertentu.
"Musrenbang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan sekaligus membangun kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” katanya.
Baca juga: Wabup Lombok Tengah: Usulan Musrenbang ditindaklanjuti sesuai keuangan daerah
Musrenbang pada tahun ini menjabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan yakni meningkatkan kehidupan beragama dan pemajuan budaya daerah. Peningkatan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, optimalisasi komoditas unggulan, ekonomi kreatif dan daya saing, optimalisasi infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas. Transformasi tata kelola pemerintah dan birokrasi dan membangun ekosistem riset dan inovasi daerah.
"Ke depan dengan tujuh program prioritas ini maka berbagai usulan yang dilakukan oleh masyarakat akan menjadi atensi oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti," katanya.
Baca juga: Bupati Lombok Tengah meminta OPD tingkatkan pelayanan dasar warga
