Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan silaturahmi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mempererat hubungan kemitraan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap dalam keterangannya di Mataram, Kamis, menjelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di NTB. Mereka mengikuti kegiatan selama tiga hari, yakni 25-27 Maret 2024.
"Kegiatan silaturahmi dan capacity building UMKM ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebagai bank sentral, kata dia, Bank Indonesia memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pengembangan UMKM baik di Indonesia, maupun di NTB.
Hal itu mengingat sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14 persen atau senilai dengan Rp7.034,14 triliun dengan serapan tenaga kerja hingga 96,92 persen dari total tenaga kerja.
Baca juga: BI NTB siapkan layanan penukaran uang hingga daerah 3T selama Ramadhan
Berry menambahkan penyelarasan program pengembangan UMKM konvensional dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif di NTB.
"Hal itu tidak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dan keuangan syariah di NTB, baik dari sisi pariwisata, pengembangan ekonomi berbasis masjid, pengembangan ekonomi berbasis pesantren hingga pengembangan dana sosial syariah," ujarnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan dalam hal perkembangan teknologi digital para UMKM dituntut untuk melakukan ragam inovasi dari sisi hulu ke hilir.
Merespons kondisi tersebut, Bank Indonesia senantiasa mendorong akselerasi transformasi digital UMKM melalui pemanfaatan digital farming pada sektor pertanian untuk peningkatan kapasitas produksi, efisiensi biaya, dan perluasan akses pasar.
Baca juga: BI NTB sediakan layanan di daerah 3T selama Ramadan
Selain itu, onboarding UMKM dalam rangka perluasan akses pemasaran UMKM dan pondok pesantren melalui kanal pemasaran digital.
Bank Indonesia juga mendorong digital payment melalui QRIS UMKM sebagai sarana pembayaran digital.
"Ada juga pendukung e-finance melalui pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (Siapik)," ucap Berry.
Kegiatan silaturahmi dan capacity building UMKM tersebut dirangkaikan dengan pelatihan pencatatan keuangan melalui aplikasi Siapik, pelatihan sertifikasi halal, sosialisasi produk pembiayaan lembaga keuangan dan fasilitas business matching pembiayaan.
Baca juga: BI NTB bersama UNU latih 650 mahasiswa jadi calon pendamping halal
Ada juga pelatihan fundamental bisnis UMKM dan UMKM go digital, coaching clinic dan kurasi modest fashion serta focus group discussion (FGD) pengelola halal value chain di NTB.
Rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan melalui sinergi dengan Dekranasda, NTB Mall, MES, KDEKS, ISEI, OPD Provinsi terkait dan Pemerintah Kota Bima.
Tidak hanya UMKM Binaan, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB juga melibatkan UMKM mitra yang merupakan binaan dari Dinas Perindustrian NTB, PT Amman Mineral dan PT PLN.
Hal itu sebagai wujud kolaborasi dan sinergi Bank Indonesia dengan stakeholder untuk bersama membangun dan memajukan UMKM di Provinsi NTB.
Baca juga: BI dan TPID NTB pelajari inovasi Tasikmalaya kendalikan inflasi
Kegiatan silaturahmi dan capacity building UMKM ini juga merupakan milestone pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di NTB.
Oleh karena itu, Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB turut mengundang dua narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni CEO dan Founder Tenun Gaya, Wignyo Rahadi, dan Founder Yuk Bisnis, Jaya Setiabudi.
Acara penutupan silaturahmi dan capacity building UMKM tahun 2024 turut dihadiri oleh Ketua Dekranasda NTB, Hj Lale Prayatni Gita Ariadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTB, Rico Rinaldy, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB.
Bank Indonesia tingkatkan kapasitas ratusan pelaku UMKM di NTB
Kegiatan silaturahmi dan capacity building UMKM ini merupakan salah satu ikhtiar kita bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif