DPC se-NTB dukung Muhaimin Iskandar kembali pimpin PKB

Mataram (ANTARA) - Seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa di Nusa Tenggara Barat mendukung kembali Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB dalam Muktamar VI yang digelar di Bali 24-26 Agustus 2024.

Pernyataan dukungan terhadap Muhaimin Iskandar ini disampaikan para Ketua DPC PKB se-NTB dalam rapat koordinasi wilayah PKB NTB yang digelar di Kota Mataram, Kamis.

"Kami meminta Gus Muhaimin Iskandar memimpin kembali PKB," kata Ketua DPC PKB Lombok Tengah, Lalu Pelita Putra.

Ia menyebut sosok Wakil Ketua DPR RI itu, dinilai berhasil membawa PKB pada arah yang benar. Meski di tengah isu partai dengan logo bintang sembilan itu sedang digembosi. Namun, Gus Muhaimin mampu melewati itu semua.

Hal ini terbukti di Pemilu 2024, perolehan suara dan kursi anggota DPR RI dari PKB merata di semua provinsi tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa.

"Di bawah komando Gus Muhaimin Iskandar mampu menunjuk kan soliditas dan keberhasilan sebagai salah satu partai nasional yang berhasil di pemilu," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC PKB Lombok Barat TGH Khudori. Ia menilai sosok Muhaimin Iskandar mampu membawa kesolidan antara kader dan pengurus.

Untuk itu, dengan alasan tersebut pihaknya mendukung keberlanjutan kepemimpinan di PKB tetap di tangan Muhaimin Iskandar.

"PKB sudah mencapai jenjang itu berkat kerja keras di bawah bimbingan Muhaimin Iskandar, kami tentu sangat mengapresiasi sehingga kami meminta imam besar di PKB (Muhaimin Iskandar) untuk kembali memimpin PKB," katanya.

Ketua DPC PKB Kabupaten Sumbawa Ilham Bustami juga menyatakan dukungannya agar Muhaimin Iskandar tetap memimpin PKB pada Muktamar VI di Bali.

"Kami tetap mendukung dan menginginkan Muhaimin kembali jadi Ketua Umum PKB," ucapnya dihadapan seluruh pimpinan DPC dan DPW PKB NTB.

Sementara itu Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani menyatakan Muktamar yang dilaksanakan di Bali tidak ada kaitan dengan polemik PKB dengan PBNU. Namun, karena memang SK kepengurusan dari DPP PKB berakhir 20 Agustus 2024, sehingga untuk keberlanjutan digelar Muktamar pada 24-26 Agustus.

"Jadi antara PKB dan PBNU ini entitas yang berbeda, PBNU melayani umat dan PKB dari sisi politik. PBNU jelas di atur dalam undang-undang Ormas, PKB undang-undang politik, sehingga tidak ada kaitan," katanya.

Ia menegaskan dukungan PKB NTB untuk Muhaimin Iskandar memimpin PKB. Kalau pun ada isu Muktamar tandingan selain di Bali, pihaknya menyatakan dipastikan bahwa itu ilegal.

"Kalau ada Muktamar tandingan itu hanya angan-angan dan mimpi. Kami semua pengurus solid mendukung Muhaimin Iskandar. Kalau ada muktamar lain kita siap bubarkan," katanya.