Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Sosial (Kemensos) tanggap melakukan penanganan awal terhadap dampak konflik adat yang terjadi di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menyalurkan berbagai bantuan dasar.
Dalam rilis yang disiarkan di Jakarta pada Kamis, Kemensos menyalurkan bantuan dasar sekaligus membantu mengungsikan para korban dari Desa Bugalima ke Desa Wureh bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Tagana.
“Bantuan awal sudah mulai didistribusikan sejak tanggal 21 Oktober setelah peristiwa itu terjadi, jadi kami langsung menyalurkan bantuan yang ada di lumbung sosial,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam, Adrianus Alla.
Ia menerangkan, dalam pertikaian yang terjadi akibat sengketa lahan adat antara warga Desa Bugaliman dan Desa Ilepati tersebut puluhan rumah warga terbakar. Akibatnya, sebanyak 52 KK terdampak dan harus mengungsi.
Pascaevakuasi, lanjutnya, pihaknya lekas menyalurkan bantuan kebutuhan dasar yang didatangkan dari lumbung sosial terdekat di Flores Timur sembari menunggu bantuan berikutnya tiba.
Baca juga: Kemensos galakkan kampanye cegah perundungan di sekolah
“Kami juga memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, permakanan mereka. Yang kami lakukan ialah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar melalui lumbung sosial yang ada di Flores Timur seperti makanan siap saji, makanan pokok dan lainnya,” imbuh Adrianus.
Selain bantuan dari lumbung sosial tersebut, Kementerian Sosial saat ini juga tengah mengirimkan bantuan-bantuan lainnya dari gudang induk di Bekasi dan gudang sentra Kemensos. Bantuan tersebut diperkirakan akan tiba pada Jumat (25/10).
Tidak berhenti sampai di situ, Adrianus mengatakan Kementerian Sosial juga akan menemui tokoh-tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat guna mencari tahu akar sengketa dan sekaligus jalan keluar dari sengketa lahan adat yang terus berulang tersebut.
Baca juga: Cak Imin: Kemensos di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat
Adrianus menambahkan, tim dari Kementerian Sosial pun akan melakukan asesmen bagi warga guna menggali potensi pemberdayaan yang ada.
Ia berharap pemberdayaan itu nantinya bisa membuat warga tidak lagi hanya menggantungkan perekonomian dari hasil pertanian, sehingga warga pun bisa berdaya secara ekonomi dan dapat mengurangi konflik sosial di masa mendatang.
