Mohan sebut ketersediaan lahan kendala penataan PKL Pantai Ampenan

Mataram (Antaranews NTB) - Wakil Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, H Mohan Roliskana mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan penataan pedagang kaki lima di Pantai Ampenan, meskipun terkendala keterbatasan lahan.

"Kami akui, kondisi pedagang kaki lima (PKL) Ampenan menjadi masalah serius yang harus segera kami tangani agar bisa lebih representatif," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Selasa.

Hal itu dikemukakannya menanggapi pernyataan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB Lalu Moh Faozal yang kecewa dengan kondisi objek wisata Pantai Ampenan terutama untuk penataan PKL yang tidak sesuai dengan pedagang disebuah lokasi destinasi pariwisata.

Mohan mengatakan, lapak PKL yang dibangun oleh pemerintah provinsi di Pantai Ampenan tidak dapat mengakomodasi PKL yang ada, sehingga meskipun pemerintah kota sudah berulang kali melakukan penataan dan penertiban terhadap PKL, tetap saja PKL meninggalkan lapak mereka dan memilih berjualan di luar lapak.

Dengan keterbatasan lahan itu, lanjutnya, pemerintah kota berkomitmen akan melakukan penataan dan mengatur kembali keberadaan PKL tanpa melakukan penambahan lahan.

"Jika kami melakukan perluasan lahan untuk lapak PKL, kami khawatir lahan di bekas Pelabuhan Ampenan akan habis," ujarnya.

Dikatakan, objek wisata Pantai Ampenan tidak seperti objek wisata pantai lainnya yang memiliki lahan yang luas, sehingga kalau lapak diperluas maka Pantai Ampenan bisa kehabisan ruang publik.

"Untuk itu, kami akan mencari solusi lain yang lebih efektif dan efisien agar lapak yang sudah ada bisa dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Menurutnya, salah satu solusi yang direncanakan pemerintah kota adalah membuat gerobak PKL yang senada dengan ukuran sama sehingga semua PKL akan menggunakan fasilitas yang sama serta ukuran lapak yang sama.

"Setelah gerobak dibagi, tidak ada lagi PKL menambah-nambah meja yang bisa mempersempit ruang bagi PKL lainnya dan saat gerobak sudah diterima tidak ada lagi PKL berjualan di luar lapak. Untuk pembuatan gerobak dilakukan oleh Dinas Perdagangan," katanya.

Kepala Dispar NTB Lalu Moh Faozal sebelumnya mengatakan, telah merencanakan menjadikan lapak PKL di Pantai Ampenan sebagai pasar pariwisata sehingga menunjang keberadaan objek wisata Kota Tua Ampenan.

"Pasar pariwisata yang kami maksudkan ini adalah, kami akan melakukan penataan dan pembinaan kepala pedagang sehingga memiliki kemampauan selain menjadi pedagang juga menjadi pemandu pariwisata," katanya.

Untuk pembinaan pedagang, katanya, pedagang akan diberikan pengetahuan tentang pariwisata setidaknya menguasai sejarah Kota Tua Ampenan sehingga ketika sewaktu-waktu ada wisatawan yang bertanya tentang Kota Tua Ampenan mereka bisa memberikan penjelasan yang tepat dan benar.

Di samping itu, mereka juga akan diberikan informasi tetang sejumlah objek wisata di daerah ini, dengan demikian ketika ada yang bertanya tentang lokasi sebuah objek wisata, pedagang dapat memberikan informasi.

Selain itu, pedagagang kuliner di Pantai Ampenan akan diberikan pembinaan etika, bagaimana melayani tamu dengan baik, ramah sehingga memberikan kesan kepada para pengunjung.

"Pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri bagi para pengunjung dan akan menjadi promosi pariwisata yang cukup efektif. Karena itu, bila perlu pedagang kami arahkan untuk menggunakan pakaian khas daerah yang seragam," ujarnya. (*)