Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan animo warga kota itu bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan.
Kepala Disnaker Kota Mataram Rudi Suryawan di Mataram, Kamis, mengatakan peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah PMI yang berangkat sampai pertengahan tahun 2025, sudah melampaui setengah dari total keberangkatan tahun 2024.
"Di tahun 2024 PMI asal Kota Mataram tercatat sebanyak 700-an orang, sedangkan dari Januari-Juli 2025 sudah mencapai 512 orang," katanya.
Peningkatan itu, kata dia, salah satunya dipicu pembukaan kembali keran penerimaan pekerja oleh Malaysia setelah sempat ditutup. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi PMI asal Mataram.
Baca juga: Dinas Tenaga Kerja Mataram menjemput calon PMI yang dipulangkan
Bahkan, lanjutnya, dari 512 PMI asal Mataram yang berangkat tahun ini, sebagian besar atau 318 orang memilih Malaysia sebagai tujuan.
Data per 21 Juli dari Disnaker Kota Mataram menyebutkan selain Malaysia, tujuan pekerja migran asal Kota Mataram juga ke Taiwan sebanyak 46 orang.
Selanjutnya Singapura 36 orang, Saudi Arabia 34 orang, dan ada juga yang ke Hong Kong, Turki, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Italia, Polandia, Hungaria, Kroasia, serta Kuwait.
Menurut Rudi, setiap hari ada sekitar 5 hingga 10 calon PMI yang menjalani rekomendasi dan seleksi keberangkatan ke Malaysia. Proses itu sangat penting untuk memastikan kelengkapan dokumen, seperti surat izin kerja dari perusahaan (job order) dan persyaratan pribadi seperti kalau sudah menikah harus ada izin suami dan kalau belum menikah harus ada izin orang tua.
Baca juga: Sebanyak 359 orang warga Mataram bekerja jadi PMI
Proses seleksi di Disnaker Kota Mataram tersebut mencakup wawancara mendalam untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi dan setelah lengkap calon PMI akan diberikan rekomendasi untuk membuat paspor.
"Kalau semua dokumen lengkap calon PMI melanjutkan tahap di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) untuk proses pemberangkatan," katanya.
Dikatakan, biaya keberangkatan PMI yang melalui jalur resmi atau prosedural diberikan secara gratis karena semua biaya mulai dari paspor, cek kesehatan, hingga tiket, ditanggung oleh perusahaan yang menaungi.
"Perusahaan besar yang ada di sini akan menalangi biayanya terlebih dahulu. Setelah sampai di negara tujuan baru diajukan penggantian," katanya.
Baca juga: Disnaker gencarkan edukasi calon PMI asal Mataram agar patuhi jalur resmi
Rudi bersyukur hingga saat ini belum ada kasus PMI ilegal dari Kota Mataram. Namun upaya pencegahan terus dilakukan dan pihak BP3MI sering menggagalkan keberangkatan calon PMI ilegal yang ditemukan di bandara-bandara besar, seperti Bandara Soekarno Hatta, Batam, dan lainnya.
"Saat calon PMI ilegal berangkat, mereka akan dideteksi dari BP3MI saat razia dan akhirnya gagal berangkat. Lalu dikembalikan ke daerah masing-masing," katanya.
Terkait dengan itu Rudi mengimbau masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri hendaknya melalui jalur resmi agar mendapatkan berbagai jaminan keamanan dan keselamatan kerja.
Baca juga: UMMAT latih PMI Malaysia manajemen usaha berbasis digital
Baca juga: DPRD NTB sasar siswa SMKN 3 Mataram sosialisasi Raperda Perlindungan PMI
Baca juga: Sebanyak 16 kasus pemulangan PMI asal Mataram selama 2024
Baca juga: Disnaker Mataram mengeluarkan rekomendasi 506 PMI ke berbagai negara
