Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan menjadi jalan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah.
"Terwujudnya kesepahaman hari ini tidak lepas dari dukungan eksekutif dan legislatif yang lebih mengutamakan untuk kepentingan pembangunan di Nusa Tenggara Barat," kata Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam keterangannya di Mataram, Selasa.
Pada 22 September 2025, Pemerintah NTB bersama DPRD NTB menyetujui APBD Perubahan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendorong pembangunan daerah melalui alokasi anggaran yang lebih merata.
Baca juga: DPRD-Pemprov NTB sepakat APBD Perubahan 2025 naik Rp6,48 triliun
Indah berharap berbagai pergeseran proyek fisik yang terjadi pada awal tahun bisa segera dilaksanakan melalui APBD Perubahan tersebut.
"Tahun ini kami dihadapkan pergeseran dan efisiensi. Saya rasa semuanya tetap berjalan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sampai akhir tahun," ucapnya.
Dalam APBD Perubahan 2025 tertuang kenaikan pendapatan daerah sebesar 2,52 persen menjadi Rp6,48 triliun bila dibandingkan APBD Murni sebesar Rp6,33 triliun.
Baca juga: DPRD NTB soroti rendahnya realisasi belanja APBD 2025
Perubahan pendapatan itu ditopang oleh rencana peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 11,90 persen dari sebelumnya hanya Rp2,51 triliun menjadi Rp2,80 triliun.
Pemerintah NTB melakukan penyesuaian target pendapatan asli daerah berdasarkan realisasi semester pertama dan proyeksi hingga akhir tahun 2025 dengan tetap berprinsip kepada optimalisasi dan expansion of revenue base.
Kemudian, pendapatan transfer turun sebesar 3,08 persen dari semula Rp3,60 triliun menjadi hanya Rp3,49 triliun. Dana transfer ke daerah yang mengalami penyusutan itu merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerintah NTB menetapkan belanja daerah dalam APBD Perubahan sebesar Rp6,49 triliun atau bertambah 4,24 persen setara Rp264 miliar dari semula hanya Rp6,23 triliun dalam APBD Murni 2025.
