Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu menjajaki kerja sama pembiayaan melalui skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi keterbatasan fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat pada tahun anggaran 2026.
Bertempat di Kantor PT SMI Jakarta, perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan RI yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan infrastruktur itu, mengundang Pemerintah Kabupaten Dompu untuk membahas peluang kerja sama pembiayaan melalui skema pinjaman daerah tersebut, Selasa.
Dalam pertemuan itu, PT SMI diwakili oleh Direktur Keuangan Publik dan Pengembangan Proyek, Faris Pranawa, yang memaparkan tahapan, prosedur, dan manfaat dari skema pinjaman daerah. Sementara dari pihak Pemkab Dompu hadir langsung Bupati Dompu, Bambang Firdaus, didampingi sejumlah pejabat teknis terkait, yang memaparkan berbagai program prioritas daerah yang berpotensi dibiayai melalui pola pembiayaan kreatif tersebut.
Baca juga: Dana transfer pusat berkurang, OPD di Dompu bakal dirampingkan
Baca juga: PT STM ajukan izin perpanjangan tambang emas di Dompu
Bupati Dompu, Bambang Firdaus menyampaikan bahwa langkah pembiayaan kreatif ini bukan untuk menambah beban keuangan daerah, tetapi sebagai strategi fiskal untuk mempercepat tahapan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jika pinjaman daerah ini dapat direalisasikan melalui PT SMI, maka dananya tidak akan diarahkan untuk kegiatan konsumtif, melainkan difokuskan pada proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu," ujarnya.
Dikatakannya, kemampuan fiskal Kabupaten Dompu masih sangat terbatas. Pada tahun 2026, pemerintah daerah bahkan akan mengalami pemangkasan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp199 miliar.
"Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di sektor infrastruktur dasar, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Baca juga: Izin eksplorasi pertambangan STM di Dompu diperpanjang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah menyusun kajian kelayakan fiskal dan analisis manfaat ekonomi sebagai prasyarat utama pengajuan pinjaman daerah.
"Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan melibatkan koordinasi bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI untuk memastikan seluruh tahapan sesuai mekanisme serta kemampuan fiskal daerah," katanya.
Menurutnya, upaya Pemkab Dompu ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
"Skema pembiayaan ini menjadi salah satu terobosan yang diupayakan Pemkab Dompu untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan," pungkasnya.
Baca juga: Menggali uang di tanah sendiri
