Dinsos Kota Mataram matangkan persiapan digitalisasi bansos

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mematangkan persiapan untuk mengimplementasikan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui validasi identitas digital (IKD), yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.

Kepala Dinsos Kota Mataram Muzakir Walad di Mataram, Jumat, mengatakan program itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram dalam memodernisasi sistem distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.

"Fokus utama pelaksanaan digitalisasi bansos kami dimulai dengan melakukan validasi IKD bagi masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya.

Berdasarkan data terakhir, jumlah DTSEN di Kota Mataram sebanyak 144.452 Kepala Keluarga (KK) dan atau 454.187 jiwa. Namun diprioritaskan untuk Desil 1- 5.

Dengan kriteria Desil 1 masuk kategori sangat miskin atau kelompok 10 persen terendah dari total rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling bawah. Kemudian Desil 2 kategori miskin merupakan kelompok 10-20 persen terendah, yang secara ekonomi tergolong miskin.

Selanjutnya, Desil 3 atau kategori hampir miskin merupakan kelompok 21-30 persen terendah, di atas garis kemiskinan namun rentan, dan Desil 4-5 kategori rentan miskin atau kelompok 31-40 persen terendah, rentan miskin.

Untuk validasi IKD, kata dia, Dinsos telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk melakukan perekaman dan validasi IKD bagi pilar-pilar sosial yang disebut sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Agen Perlinsos terdiri atas Satgas Sosial, Tagana, Pilar Sosial Masyarakat (PSM), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga: Dinsos Mataram memprioritaskan program pelatihan kerja PRSE

"Para agen Perlinsos akan berperan vital untuk membantu warga yang masuk dalam data bansos namun tidak memiliki perangkat smartphone atau kesulitan mengakses sistem secara mandiri," katanya.

Setelah proses validasi di internal pilar sosial selesai, lanjutnya, Dinsos akan memperluas cakupan validasi kepada elemen masyarakat dengan melibatkan 1.800 kader posyandu dan kelompok Dasawisma di seluruh wilayah Kota Mataram.

"Pelibatan kader-kader dinilai krusial, karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan akar rumput," katanya.

Baca juga: Dinsos Mataram siapkan penanganan PMKS berbasis digital

Muzakir menilai sistem digitalisasi bansos berbasis data IKD dari Dukcapil ini akan memudahkan warga untuk mengecek status kepesertaan mereka secara mandiri.

Selain itu, integrasi data by name by address memastikan akurasi yang lebih tinggi dalam penyaluran bantuan pada masa mendatang.

"Untuk itu saat ini kami terus berupaya memenuhi rasio validasi IKD bagi seluruh agen dan kader sosial guna memastikan seluruh instrumen siap sebelum sistem digitalisasi ini diluncurkan secara penuh bagi masyarakat umum," katanya.