Dinsos Mataram memprioritaskan program pelatihan kerja PRSE

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat memprioritaskan pelaksanaan program pelatihan kerja bagi perempuan rawan ekonomi sosial (PRSE), untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, memberdayakan perempuan agar berdaya saing dan memberikan perlindungan sosial.

"Meskipun tahun ini anggaran pelatihan kerja mengalami efisiensi, tapi untuk pelatihan kerja PRSE tetap kami prioritaskan," kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakir Walad di Mataram, Rabu.

Namun demikian, katanya, dengan keterbatasan anggaran kemungkinan jumlah peserta untuk pelatihan kerja bagi PRSE akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

Jika tahun sebelumnya jumlah peserta pelatihan mencapai 50 orang lebih, tahun ini kemungkinan berkurang menjadi 25 atau 30 orang.

Dalam perekrutan peserta, Dinsos menerima usulan dari kecamatan. Usulan itu menjadi acan untuk dilakukan verifikasi terhadap PRSE yang diajukan, dengan salah satu kriteria mereka harus masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Baca juga: Dinsos Mataram menyiapkan konsep pembentukan taman anak sejahtera

Hal itu dimaksudkan agar target pelaksanaan pelatihan bisa tepat sasaran yakni menciptakan lapangan kerja bagi PSRE, dapat keluar dari DTKS atau kemiskinan ekstrem.

Jenis pelatihan bagi PRSE, disesuaikan dengan kebutuhan mereka antara lain pembuatan kue kering, berbagai olahan ikan, tata rias, dan menjahit.

"Untuk besaran anggaran, nanti kami lihat lagi karena jadi satu dengan beberapa kegiatan lain," katanya.

Baca juga: Sempat dinonaktifkan, 2.051 warga Mataram kembali nikmati PBI JKN

Dia mengatakan pelatihan akan dilaksanakan dalam triwulan kedua tahun 2026. Setelah pelatihan, para peserta akan mendapatkan bantuan berbagai peralatan sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti.

"Peralatan tersebut, sebagai modal awal PRSE untuk usaha sehingga bisa sehingga dapat membuka lapangan kerja secara mandiri," katanya.

Untuk pelatihan lainnya, katanya, akan disesuaikan dengan anggaran yang ada sebab tahun ini tidak ada lagi anggaran dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk pelaksanaan program seperti tahun sebelumnya.