Program pemugaran rumah tidak layak huni di Mataram dimulai

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai melaksanakan program pemugaran ratusan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019, sebagai upaya mempercepat tujuan pemerintah kota menihilkan RTLH di kota itu.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, HM Kemal Islam di Mataram, Rabu, mengatakan, untuk sasaran pemugaran RTLH tahun ini sebanyak 675 kepala keluarga tersebar di enam kecamatan.

"Sekarang, sedang berlangsung tahapan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas), agar proses pendistribusian bantuan bisa segera dilaksanakan," katanya.

Menurutnya, sistem pemberian bantuan program RTLH tahun ini mengadopsi sistem pemberian bantuan kepada korban gempa 2018. Dimana setiap penerima bantuan diharuskan membentuk pokmas.

Setelah pokmas terbentuk dan masing-masing sasaran sudah tuntas membuat rencana anggaran belanja (RAB), barulah dana bantuan dicairkan melalui Bank NTB Syariah.
Namun bantuan yang diberikan tetap dalam bentuk bahan bangunan bukan uang tunai.

"Pemberian bantuan program pemugaran RTLH melalui sistem pokmas ini, memudahkan kita dalam melakukan pengawasan dan kontrol pelaksanaan program," katanya.

Dikatakan, besaran bantuan yang diberikan setiap sasaran program RTLH masing-masing sebesar Rp17,5 juta. Dengan asumsi, Rp15 juta untuk pembelian bahan bangunan dan sisanya Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.

Besaran bantuan yang diberikan tahun ini, lanjut Kemal, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp15 juta. Akan tetapi, dari hasil evaluasi kegiatan program RTLH belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pasalnya, para penerima bantuan terkendala biaya untuk ongkos tukang, karena meskipun mereka mendapatkan bantuan bahan bangunan sesuai kebutuhan, namun tidak memiliki uang untuk ongkos tukang.

"Karena itulah, tahun ini bantuan RTLH dinaikkan Rp2,5 juta untuk membantu ongkos tukang, namun tetap mengedepankan swadaya masyarakat," katanya. ***3***