"Akibatnya, ratusan calon TKI berdiri di sana sini menunggu panggilan untuk dilakukan pemotretan dan menandatangani berbagai dokumen lain," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, TGH. Abdul Hamid Faisal di Mataram, Jumat.
Hal-hal kecil seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga masyarakat terutama calon TKI tidak merasa bosan yang akhirnya mencari jalan pintas, yakni melalui calo.
Jika calon TKI banyak yang berangkat melalui calo, maka sudah barang tentu jumlah TKI yang dideportasi terutama dari Malaysia akan semakin banyak setiap tahun.
"Pelayanan satu pintu bagi calon TKI kini masih tahap uji coba setelah diresmikan pada 17 Desember 2008, sehingga jika pelayanan dinilai kurang baik, kemungkinan besar pelayanan akan kembali seperti semula," katanya.
Sementara itu, kepada pihak Imigrasi dia minta agar selektif dalam membuat atau mengeluarkan paspor terutama bagi calon TKI di daerah ini.
"Akibat pembuatan paspor yang kurang selektif banyak TKI asal NTB yang dideportasi dari Malaysia," katanya.
Setiap hari calon TKI menumpuk di Kantor Imigrasi Mataram untuk membuat paspor, namun tidak jelas apakah mereka akan berangkat melalui PJTKI atau hanya pelancong yang kemudian bekerja di Malaysia.
"Untuk membuat paspor bagi pelancong banyak persyaratan seperti tujuannya sudah jelas, ada keluarga yang dituju atau mereka telah memiliki job untuk bekerja disuatu perusahaan," katanya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Agus Patria mengatakan, untuk mengurangi jumlah calo pihaknya terus melakukan penyuluhan ke desa-desa terutama di kantong-kantong calon TKI seperti Gerung, Wanasaba, dan Sekotong.
"Namun terkadang calon TKI lebih tertarik dengan calo ketimbang berangkat melalui PJTKI, karena para calo menjanjikan berangkat lebih cepat serta upah yang besar," katanya.
Jumlah calon TKI yang berangkat setiap tahunnya mencapai 30.000 orang dan sebagian besar ke Malaysia, Timur Tengah, Arab Saudi, dan mereka rata-rata berhasil.(*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026