Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mencatatkan peningkatan capaian Reformasi Birokrasi (RB) 2025 dengan indeks sebesar 81,48/kategori A- (Memuaskan dengan Catatan), meningkat 7,6 poin ...
Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI mengubah pidana hukuman Isabel Tanihaha, terdakwa korupsi kerja sama operasional pembangunan dan pengelolaan Lombok City Center (LCC) dari PT Bliss ...
Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi, integrasi sistem data, dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan ...
Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengatakan ketiadaan hasil audit kerugian negara dari lembaga negara berwenang secara otomatis bisa ...
Tiga anggota DPRD Nusa Tenggara Barat yang kini berstatus sebagai terdakwa gratifikasi diusulkan berhenti sementara dari lembaga legislatif. Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemerintah Provinsi ...
Mahkamah Agung dalam amar putusan nomor: 1251 K/PID.SUS/2026, menolak Peninjauan Kembali (PK) terpidana korupsi pembangunan Selter Tsunami Lombok Utara, Aprialely Nirmala. "Iya, sesuai ...
Tiga legislator yaitu Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim dan Muhammad Nashib Ikroman tetap berstatus terdakwa dalam perkara gratifikasi DPRD NTB meskipun bebas dari tahanan. "Mereka tetap menjadi ...
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarimdengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait kasus ...
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana donor darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lombok ...
Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat, Baiq Mahyuniati Fitria yang menjadi terdakwa ...