#BPR

Kementerian Agama (Kemenag) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) hingga saat ini telah bersinergi dalam menyertifikasi 23.721 bidang tanah masjid/mushalla ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut positif dengan disetujuinya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Kepala ...

Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat meminta kelonggaran waktu atau relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak mengeluarkan surat peringatan terakhir (SP3) terhadap BUMD Jamkrida NTB ...

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng PT BPRS Dinar Ashri (Bank Dinar) sebagai mitra diskusi dalam langkah strategis ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Sayariah (Perseroda) dan PT ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan sebagai upaya mendukung pertumbuhan sektor perbankan yang sehat, inovatif, ...

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan, OJK segera melakukan sosialisasi terkait ketentuan dan penggunaan database SIPELAKU yang berbasis website. ...

Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyepakati perubahan peraturan daerah penyertaan modal terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB. Ketua Komisi III ...

Ketua Komisi IIIDPRD NTBSambirang Ahmadi mendukungperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yakni Jamkrida NTB Syariah dan BPR ...

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) konsisten dalam upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank bangkrut, baik melalui pelaporan ...