#LHP NTB

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusut dugaan korupsi dalam pembayaran honor 50 orang staf khusus (stafsus) gubernur periode 2018-2023 senilai Rp2,19 miliar. Juru Bicara Kejati NTB ...

Kejaksaan menelusuri perbuatan melawan hukum (PMH) dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Barat terkait adanya utang Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Sumbawa yang muncul dalam ...

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait adanya utang Rumah Sakit Umum Daerah setempat senilai Rp70,2 miliar pada ...

Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengubah vonis hukuman Raden Hendra Taurus Sandi dan Ni Wayan Yuniarti, dua terdakwa korupsi pengelolaan anggaran periode 2017 ...

Pemerintah Provinsi bersama DPRD Nusa Tenggara Barat menargetkan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 sebesar Rp6,12 triliun atau naik 6,21 persen dari ...

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memeriksa Kepala Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, berinisial MR (39) terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran dana desa ...

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan Inspektorat, indikasi kerugian anggaran dana Desa Gemel, ...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pembayaran honorarium wakil gubernur dan tiga pimpinan DPRD NTB yang belum mengacu pada Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan ...

Direktur Utama PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA)Priandhi Satria berjanji menuntaskan pembayaran utang sebesar Rp7,8 miliar kepada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menanggapi utang Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebesar Rp7,8 miliar pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. "Nanti coba kita ...