Sumbawa Barat (Antara NTB) - Anggota Komisi I DPRD Sumbawa Barat Hatta mendesak Dinas Kesehatan untuk terbuka mengenai data tentang jumlah kasus demam berdarah dengue yang terjadi di daerah itu.

"Selama ini data mengenai jumlah penderita DBD di Sumbawa Barat selalu simpang siur dan terkesan ditutupi oleh Dinas Kesehatan," kata Muhammad Hatta di Taliwang, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I, Dinas Kesehatan (Dikes) menyatakan jumlah penderita DBD hanya 30 orang.

Sementara data yang didapat dari rumah sakit umum daerah (RSUD), sejak Januari sampai awal Maret 2015 jumlah pasien anak yang dirawat sebanyak 60 orang termasuk demam dengue (DHF) dan sindrom syok dengue (DSS).

Sedangkan untuk dewasa di periode Januari sampai Maret terdapat 120 kasus dari total pasien yang dirawat sebanyak 130 orang.

"Ini kan tidak sinkron. Seharusnya data Dikes dan RSUD sama, sehingga menyulitkan untuk dilakukan penanganan," katanya.

Dengan jumlah kasus yang mencapai ratusan itu, kata Hatta, semestinya Dikes terbuka agar para pemangku kepentingan bisa terlibat dalam menentukan langkah-langkah penanganan dan pemerintah daerah bisa mengintervensi, termasuk dengan pengalokasian anggaran untuk meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Selain soal data penderita, Hatta juga menyoroti soal kesiapan Dikes dalam melaksanakan penanganan kasus DBD yang masih marak, termasuk soal keberadaan tenaga operator alat semprot (mist blower) untuk melakukan pengasapan (fogging).

Saat ini, kata dia, Dikes hanya memiliki satu orang operator. Kondisi itu menyulitkan ketika terjadi wabah, dan membutuhkan "fogging".

"Dalam `fogging` beberapa waktu lalu Komisi I terpaksa memfasilitasi ke PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang memberikan bantuan alat dan operator. Karena itu kami minta Dikes tanggap dengan menyiapkan tenaga operator minimal tiga orang. Latih mereka dari sekarang agar siap pakai ketika dibutuhkan," katanya. (*)