Mataram (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Perum Damri menyepakati tarif Bus Rapid Transit (BRT) di empat koridor yang mulai dioperasionalkan di wilayah kota Mataram dan Lombok Barat untuk penumpang umum dihargai Rp4.000 per orang.
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di Mataram, Senin, mengatakan selama beroperasi tarif angkutan BRT di subsidi oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kota Mataram. Namun, sampai akhir tahun 2016 ini biaya seluruh penumpang di subsidi pemerintah pusat melalui anggaran di Kementerian Perhubungan.
"Kalau untuk pelajar kita usahakan akan terus di subssisi pemerintah, sehingga nantinya pelajar terus digratiskan," katanya.
Ia menjelaskan, dengan adanya subsidi antara pemerintah provinsi dan kota Mataram itu, diharapkan operasional BRT bisa terus berkesinambungan. Karena itu, gubernur mengimbau agar keberadaan BRT dan seluruh kelengkapannya di jaga dengan baik.
"Jangan di kotori, gunakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab, sehingga apa yang sudah ada bisa berjangka panjang," tegasnya.
Direktur Utama Perum Damri Sarmadi Usman mengatakan tarif angkutan BRT ditetapkan pemerintah daerah. Damri selaku operator mengenakan biaya Rp12.800 perorang. Namun, pemerintah daerah di subsidi sebesar Rp8 ribu. Sehingga, perorang dikenakan tarif Rp4 ribu.
"Besaran tarif ini ditentukan rute yang di lewati BRT, sehingga juga berpengaruh kepada besaran subsidi," katanya.
Khusus pelajar, tarif BRT ini di gratiskan. Nantinya, ada empat koridor yang dilalui BRT untuk melayani para penumpang.
"Sampai akhir tahun ini subsidinya di tanggung pemerintah pusat. Setelah itu, baru pemerintah provinsi dan pemerintah kota Mataram yang melanjutkan," tuturnya.
Terkait kekhawatiran sepinya penumpang, Sarmadi Usman mengaku tidak khawatir. Mengingat seluruh operasional BRT telah di tanggung pemerintah pusat. Ditambah, ada subsudi yang diberikan pemerintah daerah menggunakan alokasi APBD.
Karena itu, agar BRT bisa termanfaatkan, sambung Sarmadi Usman, tugas pemerintah daerah untuk mensosialisasikan beroperasinya BRT tersebut kepada masyarakat.
Diketahui 25 unit BRT kota Mataram ini, masing-masing berkapasitas 70 orang penumpang dengan durasi pengoperasian dari pagi dan siang hari selama 4 jam. Sementara, empat koridor yang akan dilalui BRT. Antara lain koridor I, yakni JalanYos Sudarso (Simpang Empat Ampenan), Jalan langko, Jalan Pejanggik, (Kantor Gubernur), Jalan Selaparang, Jalan TGH Faisal, Jalan Brawijaya, Jalan AA Gde Ngurah, Jalan Panca Usaha, Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan, Jalan Majapahit dan Jalan Yos Sudarso (Suttle).
Selanjutnya, koridor II, yakni Terminak Mandalika, Sweta, Lingkar Utara Sayang-Sayang, Jalan Adi Sucipto, Kebon Roek, Jalan Energi, Jalan Arya Banjar Getas, Jalan Dr Sujono, Jalan TGH M Rais, Jalan TGH Ali Batu, Jalan TGH Saleh Hambali, Jalan TGH Faisal, Terminal mandalika (Looping).
Kemudian, koridor III, yakni Bundaran Eks Bandara Selaparang, Jalan Udayana, Jalan Airlangga, Jalan gajah Mada, Bundaran Lingkar Selatan (Suttle). Koridor IV, antara lain melewatri Pasar Seni Sayang-Sayang, Jalan Jenderal Sudirman, Monjok, Jalan Bungkarno, Jalan Bung Hatta, Terusan jalan Bungkarno, (pagutan), Bundaran Karang Genteng (Suttle). (*)
Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi di Mataram, Senin, mengatakan selama beroperasi tarif angkutan BRT di subsidi oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah kota Mataram. Namun, sampai akhir tahun 2016 ini biaya seluruh penumpang di subsidi pemerintah pusat melalui anggaran di Kementerian Perhubungan.
"Kalau untuk pelajar kita usahakan akan terus di subssisi pemerintah, sehingga nantinya pelajar terus digratiskan," katanya.
Ia menjelaskan, dengan adanya subsidi antara pemerintah provinsi dan kota Mataram itu, diharapkan operasional BRT bisa terus berkesinambungan. Karena itu, gubernur mengimbau agar keberadaan BRT dan seluruh kelengkapannya di jaga dengan baik.
"Jangan di kotori, gunakan dengan disiplin dan penuh tanggungjawab, sehingga apa yang sudah ada bisa berjangka panjang," tegasnya.
Direktur Utama Perum Damri Sarmadi Usman mengatakan tarif angkutan BRT ditetapkan pemerintah daerah. Damri selaku operator mengenakan biaya Rp12.800 perorang. Namun, pemerintah daerah di subsidi sebesar Rp8 ribu. Sehingga, perorang dikenakan tarif Rp4 ribu.
"Besaran tarif ini ditentukan rute yang di lewati BRT, sehingga juga berpengaruh kepada besaran subsidi," katanya.
Khusus pelajar, tarif BRT ini di gratiskan. Nantinya, ada empat koridor yang dilalui BRT untuk melayani para penumpang.
"Sampai akhir tahun ini subsidinya di tanggung pemerintah pusat. Setelah itu, baru pemerintah provinsi dan pemerintah kota Mataram yang melanjutkan," tuturnya.
Terkait kekhawatiran sepinya penumpang, Sarmadi Usman mengaku tidak khawatir. Mengingat seluruh operasional BRT telah di tanggung pemerintah pusat. Ditambah, ada subsudi yang diberikan pemerintah daerah menggunakan alokasi APBD.
Karena itu, agar BRT bisa termanfaatkan, sambung Sarmadi Usman, tugas pemerintah daerah untuk mensosialisasikan beroperasinya BRT tersebut kepada masyarakat.
Diketahui 25 unit BRT kota Mataram ini, masing-masing berkapasitas 70 orang penumpang dengan durasi pengoperasian dari pagi dan siang hari selama 4 jam. Sementara, empat koridor yang akan dilalui BRT. Antara lain koridor I, yakni JalanYos Sudarso (Simpang Empat Ampenan), Jalan langko, Jalan Pejanggik, (Kantor Gubernur), Jalan Selaparang, Jalan TGH Faisal, Jalan Brawijaya, Jalan AA Gde Ngurah, Jalan Panca Usaha, Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan, Jalan Majapahit dan Jalan Yos Sudarso (Suttle).
Selanjutnya, koridor II, yakni Terminak Mandalika, Sweta, Lingkar Utara Sayang-Sayang, Jalan Adi Sucipto, Kebon Roek, Jalan Energi, Jalan Arya Banjar Getas, Jalan Dr Sujono, Jalan TGH M Rais, Jalan TGH Ali Batu, Jalan TGH Saleh Hambali, Jalan TGH Faisal, Terminal mandalika (Looping).
Kemudian, koridor III, yakni Bundaran Eks Bandara Selaparang, Jalan Udayana, Jalan Airlangga, Jalan gajah Mada, Bundaran Lingkar Selatan (Suttle). Koridor IV, antara lain melewatri Pasar Seni Sayang-Sayang, Jalan Jenderal Sudirman, Monjok, Jalan Bungkarno, Jalan Bung Hatta, Terusan jalan Bungkarno, (pagutan), Bundaran Karang Genteng (Suttle). (*)