Mataram (Antaranews NTB)- DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyarankan agar pemerintah kota setempat membentuk posko pengaduan rekrutmen calon pegawai negeri sipil untuk menutup berbagai celah indikasi-indikasi kecurangan selama proses rekturmen.

"Saluran khusus pusat pengaduan ini penting, agar ketika ada temuan indikasi-indikasi kecurangan maupun penyalahgunaan kewenangan, informasinya lebih cepat untuk ditindaklanjuti," kata Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi di Mataram, Kamis.

Dia mengatakan, walaupun sifatnya indikasi berbagai laporan yang masuk harus bisa cepat ditindaklanjuti. Apalagi dirinya lebih cenderung mencegah dan membina daripada melakukan tindakan represif.

"Dalam rangka pembinaan, kita dapat melakukan dalam bentuk membangun mekanisme persuasif dan edukatif karena itu perlu ada semacam jalur khusus posko pengaduan," kata politisi dari Partai Golkar Mataram ini.

Ia mengatakan, posko pengaduan tersebut sebagai sebuah sistem untuk mendeteksi ruang-ruang kecurangan. Bila perlu pemerintah kota bisa memberikan penghargaan bagi masyarakat yang datang melapor dan membawa bukti akurat terhadap indikasi yang dilaporkan.

"Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi agar tidak ada oknum yang tidak bertanggung jawab merusak proses dan prosedur rekrutmen CPNS," katanya.

Selain mengusulkan pembentukan posko pengaduan CPNS untuk menjaga agar proses rekrutmen CPNS Kota Mataram steril dari berbagai kecurangan, Didi menyarankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga melakukan sosialisasi secara maksimal terhadap sistem rekrutmen.

Ia menyontohkan sosialisasi tentang sistem yang akan digunakan merupakan sistem dalam jaringan (daring) atau "online" sehingga semua dilakukan dengan serba terbuka dan transparan.

"Dengan demikian, tidak ada celah oknum-oknum tertentu untuk bisa bermain atau memainkan satu kondisi tertentu dengan motif tertentu," ujarnya.

Hal tersebut, katanya, dimaksudkan agar masyarakat yakin dan menaruh kepercayaan pada mekanisme yang diterapkan serta terhadap lembaga yang melaksnakana otoritas dalam bidang rekruten CPNS.

"Kalau dua hal itu sudah dilakukan, kami yakin pihak-pihak yang akan memanfaatkan celah-celah kecurangan bisa dihilangkan," katanya lagi.