Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembangunan terintegrasi berbasis ketahanan pangan, lingkungan, dan pariwisata.
"Desa tidak boleh lagi dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan," ujar dia di Mataram, Senin.
Iqbal menilai selama ini banyak program bantuan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta yang masuk ke desa belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinasi dan tanpa sinkronisasi data menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan berjalan lambat.
Pemerintah NTB saat ini mulai melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik setiap desa, sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran melalui program unggulan Desa Berdaya.
"Program itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah," kata Iqbal.
Baca juga: DPRD NTB apresiasi gerak cepat gubernur cek jalan Lenangguar-Lunyuk
Ia menyakini pembangunan desa yang terarah mampu menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan fiskal akibat penurunan transfer pusat dan peningkatan kebutuhan belanja daerah.
Pada 2026, pemerintah NTB menggelontorkan anggaran sekitar Rp128 miliar ke desa-desa melalui Program Desa Berdaya yang diterapkan secara tematik sesuai potensi desa.
Iqbal mengklaim jika anggaran itu digabung dengan program organisasi perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak, maka total anggaran yang berputar di tingkat desa melebihi Rp500 miliar.
Baca juga: Gubernur mendorong pelayanan RSUP NTB modern
Ia berharap dana yang dikucurkan pemerintah harus mampu menjadi pemantik bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
"Para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang," pungkas Gubernur Iqbal.