"Kalau bisa minggu ini. Jangan sampai menggantung," katanya, ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Senin.
Hafiz mengungkapkan KPU, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi II DPR telah melaksanakan pertemuan pada Minggu malam (15/2) untuk membahas mengenai Perppu.
Dalam pertemuan itu dibahas mengenai tiga materi yang akan diatur dalam Perppu, yakni mengenai penetapan calon anggota legislatif terpilih, penandaan surat suara lebih dari satu kali, dan koreksi daftar pemilih tetap (DPT).
Menurut Hafiz KPU membutuhkan Perppu yang mengatur mengenai ketiga poin tersebut.
"Untuk menghindari polemik, dibutuhkan Perppu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang caleg terpilih," katanya.
Sementara mengenai kebijakan afirmatif yaitu dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam penetapan caleg terpilih, kata Hafiz, tidak dibahas dalam pertemuan tertutup yang berlangsung didalah satu hotel di Jakarta tersebut.
"Afirmatif tidak dibicarakan. Pembicaraan tadi malam hanya mengerucut pada tiga poin," katanya.
Ditemui terpisah, anggota KPU Andi Nurpati mengharapkan Perppu mengenai penetapan caleg terpilih dan penandaan surat suara disahkan pada minggu ini. Dengan demikian KPU dapat segera sosialisasi kepada penyelenggara pemilu di bawah, termasuk pada masyarakat.
"Perppu diharapkan minggu ini karena kalau tidak kapan lagi kami bisa sosialisasi. Harus segera karena waktu sosialisasi pendek sekali," katanya.
Apabila dalam minggu ini Perppu tidak dikeluarkan maka KPU akan mengambil langkah lebih lanjut.
"Kalau tidak (Perppu tidak segera keluar), kita kembalikan ke rapat pleno KPU," katanya.
Andi menegaskan KPU tetap membutuhkan Perppu. Ia mencontohkan, meskipun keputusan MK tentang pembatalan pasal 214 tentang penetapan caleg berdasarkan nomor urut dan bilangan pembagi pemilih telah memiliki kekuatan hukum, KPU tetap membutuhkan payung hukum yang kuat yakni Perppu.
"Payung hukum yang kuat untuk KPU yaitu Perppu dan revisi terbatas UU 10/2008. Tetapi dari segi waktu yang efektif adalah Perppu," katanya.
Perppu Penandaan
Pemerintah sebelumnya diberitakan akan menerbitkan Perppu tentang penandaan surat suara yang sah.
Staf Khusus Presiden bidang hukum Denny Indrayana mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberi instruksi pada Jumat siang (13/2) agar rancangan Perppu segera dirumuskan.
Denny menjelaskan Presiden Yudhoyono tidak memberi tenggat waktu untuk menyelesaikan rancangan Perppu tersebut. Namun, ia berharap draft Perppu itu dapat selesai dalam waktu satu atau dua pekan.
"Tujuan menerbitkan Perppu ini adalah untuk menyelamatkan suara rakyat, karena dari simulasi yang telah dilaksanakan, masih ada potensi penandaan lebih dari satu kali oleh pemilih," katanya.
Perppu, lanjut dia, diputuskan tetap diterbitkan karena pemerintah menilai menyelamatkan suara rakyat adalah faktor kegentingan memaksa. Selain itu, Denny mengatakan Perppu itu dikeluarkan demi menyelamatkan demokrasi dan menyukseskan pemilu legislatif 2009.
Dalam draft perppu in kata Denny akan dinyatakan bahwa penandaan suara lebih dari saru kali di kolom calon legislatif dan parpol yang diwakili dianggap sah. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026