Mataram (ANTARA) - Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Pilkada 2020, H Mohan Roliskana–TGH Mujiburrahman(HARUM), telah menyiapkan sistem transportasi terintergarasi, untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang lebih parah di masa depan.
Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Rabu, mengatakan, sistem transportasi terintergarasi yang disiapkan itu dimulai dengan revitalisasi pedestrian atau trotoar agar lebih nyaman digunakan untuk pejalan kaki.
“Alat transportasi yang dimiliki sebagian besar warga kota adalah kaki. Karena itu, seluruh trotoar akan kita membenahi agar bisa digunakan oleh semua kalangan termasuk para penyandang disabilitas,” katanya.
Mohan yang merupakan calon petahanan ini mencontohkan, salah satu titik pedestrian yang telah ditata adalah di kawasan pertokoan Cakranegara.
Dengan pedestrian lebar serta menggunakan sistem drainase yang baik dan “guiding block” timbul untuk tunanetra, serta desain trotoar khusus agar perpindahan warga menggunakan kursi roda lebih mudah.
“Ke depan penataan pedestrian seperti itu, akan kita terapkan seluruh sudut kota,” katanya.
Di samping itu, solusi lain untuk menciptakan sistem transportasi terintergarasi adalah menggalakkan pembiasaan penggunaan sepeda. Mengingat wilayah kota yang relatif sempit.
Saat ini, pemerintah kota telah memulai dengan membangun jalur sepeda di ruas-ruas jalan utama. Karenanya, ke depan sarana ini akan diperkuat dengan mengharuskan tempat-tempat layanan publik untuk membangun parkir khusus sepeda, kemudian memperbanyak fasilitas toilet dan ruang ganti.
“Jadi anak-anak yang sekolah atau para pegawai tidak perlu khawatir berkeringat. Mereka bisa mandi sesampai di tujuan,” katanya.
Guna menggalakkan penggunaan sepeda, Mohan sedang mengkaji skema pemberian subsidi pembelian sepeda bagi siswa kurang mampu. Hal itu untuk mendorong budaya bersepeda agar kemacetan saat jam-jam sekolah di jalur utama Mataram bisa berkurang.
“Upaya itu, sekaligus menjadi solusi untuk membiasakan warga hidup sehat dan mengurangi polusi,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Mohan, untuk mengurai kemacetan di beberapa titik Paslon HARUM menyiapkan sejumlah rencana. Misalnya pembangunan jalur “fly over” di perempatan Tanah Haji atau areal Taman Budaya ke selatan untuk mengurai kemacetan dari jalan Airlangga dan Majapahit.
Sementara, untuk mengurai kemacetan di perempatan Rembiga, rencana pembangunan jalur terusan dari Jalan Bung Hatta ke selatan menuju Gegutu Lombok Barat yang sudah dirintis akan dimatangkan.
“Kita akan duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk skema pembukaan akses jalan tersebut sebab kemacetan ini merupakan persoalan bersama. Apalagi, warga Lombok Barat banyak beraktivitas di Mataram begitu sebaliknya,” katanya.
Sementara itu untuk mengurai kemacetan di sekitar pasar ACC dan Perlimaan Ampenan, tambah Mohan, proyek pembangunan jalur inspeksi di sisi Sungai Jangkuk menuju pesisir akan dilanjutkan.
Sedangkan, dalam bidang transportasi publik Palson HARUM, akan merevitalisasi angkutan umum yang ada. Bentuk dan pola pengangkutan tentu harus sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Jarak duduk antar penumpang diatur dan penggunaan masker diwajibkan.
Bahkan, pihaknya akan mengaktifkan kembali sarana bus rapid transit (BRT) yang pernah digagas pemerintan provinsi sebab fasilitas pendukung ada saat ini harus dimanfaatkan untuk melayani warga. Tidak hanya di Mataram namun juga di Lombok Barat.
“Terkait hal ini, kami akan optimalkan koordinasikan hal tersebut dengan pemerintan provinsi dan Pemkab Lobar,” katanya.
Pasalnya, kata Mohan, konektivitas dari Mataram menuju kawasan penyangga di Lombok Barat ini pentin. Karena itulah kehadiran BRT akan dihidupkan kembali dengan menyiapkan angkutan pengumpan (feeder) untuk menghubungkan kantong-kantong penduduk dengan BRT di jalur utama.
Sementara untuk, pengelolaannya akan dilakukan oleh konsorsium dengan menggunakan perusahaan dalam satu badan hukum seperti pola yang dilakukan Trans Jakarta.
Ke depan sistem itu akan diakomodasi untuk angkot atau bemo kota sebagai penunjang. Dengan begitu seluruh angkutan akan terkelola dalam satu sistem tarnsportasi yang saling melengkapi.
“Kami sebagai regulator, tentunya akan menyiapkan aturan dan keberpihakan anggaran agar sistem transportasi terintegrasi ini bisa terwujud dan berjalan dengan baik,” katanya.
Dikatakan, penyediaan fasilitas transportasi umum tersebut dinilai penting sebab hingga kini baru 23 persen wilayah kota yang terlayani angkutan. Dari jumlah itu hanya 5 persen penduduk yang terangkut sehingga angka tersebut masih jauh dari target SDGs Indonesia yang menarget 32 persen penduduk terlayani angkutan umum tahun 2019.
Sementara sebagai kota yang terus berkembang kemacetan mulai menjadi persoalan di Mataram, kendati belum separah kota-kota besar namun Mataram membutuhkan solusi jangka panjang untuk mencegah kemacetan yang lebih parah di masa depan.
Saat ini seluruh jalanan di Mataram melayani sekitar 1,3 juta perjalanan per hari. Karena itu kemacetan kerap terjadi di beberapa titik jalan terutama di jam-jam sibuk. Seperti di jalan Pejanggik di saat jam-jam pulang sekolah, kemudian perempatan Tanah Haji dan perempatan Rembiga.
”Harapan kami, dengan sistem transportasi terintergarasi yang akan kami terapkan dapat mengatasi masalah transportasi di Mataram untuk saat ini dan ke depan sebab pemerintah tidak mungkin terus- terusan membangun jalan untuk mengurai kemacetan,” katanya.
