Kupang (ANTARA) - Akademikus dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr. Ahmad Atang mengatakan TNI/Polri perlu diberikan ruang dalam menduduki jabatan sipil sebagai penjabat gubernur maupun bupati/wali kota.
"Bagi saya, TNI/Polri perlu juga diberi ruang untuk menduduki jabatan sipil sebagai penjabat sesuai level dan kepangkatan yang disyaratkan," katanya ketika dihubungi di Kupang, Minggu.
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan wacana mengenai perwira TNI/Polri aktif yang menjadi penjabat kepala daerah. Ahmad Atang mengatakan pandangannya tersebut cenderung melawan arus, namun perlu dicatat bahwa TNI/Polri adalah lembaga yang netral dalam politik dan berbeda dengan birokrasi sipil yang masih mempunyai hak pilih.
Baca juga: Sosialisasi kunci sukses Pemilu dan Pilkada 2024
TNI/Polri justru tidak memiliki kepentingan politik apa pun dalam dinamika politik lokal dibandingkan sipil yang lebih mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu perlu diberi ruang, karena TNI/POLRI memiliki fungsi politik dan keamanan jika dipercaya menjadi penjabat. Ahmad Atang menilai wacana tentang pengangkatan TNI dan Polri menjadi penjabat gubernur, bupati dan wali kota masih menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra.
Fenomena ini bisa dipahami karena publik sudah terkooptasi oleh cara pandang dikotomi tentang sipil dan militer. Kondisi ini, kata dia kemudian memberikan semacam garis yang tegas pada tataran domain sipil dan militer.
"Padahal, kedua entitas ini adalah sama-sama lembaga negara dan yang membedakan hanyalah soal fungsi. Oleh karena itu bagi saya masing-masing institusi mesti membuka diri untuk saling mengisi," ujarnya.
Berita Terkait
BPOM NTT jalankan program sadar pangan aman
Kamis, 16 Mei 2024 17:58
BI NTT luncurkan program "on boarding" UMKM
Rabu, 15 Mei 2024 15:52
WNA diselundupkan ke Australia berpura-pura jadi nelayan
Senin, 13 Mei 2024 17:58
BMKG ingatkan masyarakat NTT waspada angin kencang
Rabu, 8 Mei 2024 19:37
PLN targetkan SMK di Ruteng sebagai pusat pengembangan motor listrik di NTT
Rabu, 8 Mei 2024 17:08
PLTP Ulumbu Eksisting NTT serap tenaga kerja lokal hingga 97 persen
Selasa, 7 Mei 2024 22:06
Kemensos-Disdukcapil mendata kependudukan ODGJ di Sumba Timur NTT
Jumat, 3 Mei 2024 4:50
DJP Nusra catat kepatuhan SPT di NTT capai 97 persen
Kamis, 2 Mei 2024 11:33