DJPb sebut penyaluran KUR di Bali didominasi Skema Mikro

Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Pulau Dewata hingga 31 Juli 2022 didominasi oleh KUR Skema Mikro yang mencapai Rp3,2 triliun untuk 78.509 debitur.

"KUR sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya sampai dengan 31 Juli 2022 di Provinsi Bali total sebesar Rp5,48 triliun," kata Kepala Kanwil DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho di Denpasar, Sabtu.

Adapun penyaluran KUR di Bali dilihat dari skemanya yakni Skema Mikro sebesar Rp3,2 triliun dengan 78.509 debitur, Skema Kecil sebesar Rp2,18 triliun dengan 8.160 debitur, Skema SuperMI (Rp43,80 miliar dengan 4.768 debitur), Skema UMI (sebesar Rp18,29 miliar dengan 5.378 debitur), dan Skema TKI (Rp25 juta untuk satu debitur)

Sedangkan untuk penyaluran KUR tertinggi dari sembilan kabupaten/kota di Bali dicapai oleh Kota Denpasar dengan total sebesar Rp794 miliar.

Sementara itu, dari sektor produksi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 44 persen diikuti dengan sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan 22 persen. "Secara total, penyaluran pada sektor produksi mencapai 56 persen sedangkan non-produksi sebesar 44 persen," ujarnya.

Teguh menambahkan, untuk mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pemerintah pada tahun 2022 ini masih mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik.

Realisasi Program PEN di Provinsi Bali sampai dengan 31 Juli 2022, total penyaluran untuk Cluster Kesehatan sebesar Rp739 miliar, dengan rincian Intensif Nakes sebesar Rp38,6 miliar untuk 90 Faskes atau 7,6 ribu pasien dan untuk Klaim Pasien sebesar Rp700 miliar untuk 62 RS dan 12 ribu pasien.

Sedangkan untuk Cluster PUPR untuk program Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp83 miliar untuk 2,9 ribu tenaga kerja, untuk program Pariwisata PUPR sebesar Rp39 miliar untuk 3,6 tenaga kerja, serta program Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp150 miliar.

Kemudian untuk Cluster Perlinsos dengan rincian program sembako sebesar Rp168 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp174M, BLT Migor Kemensos Rp51 miliar, dan BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp1,2 triliun.

"Kanwil DJPb Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran," ujarnya.

Baca juga: Kejati NTB resmi tetapkan dua tersangka korupsi KUR Lotim dan Loteng
Baca juga: Kejati NTB gandeng BPKP hitung kerugian kasus korupsi dana KUR petani

Untuk itu, lanjut Teguh, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip "value for money". "Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi COVID-19," katanya.