BI sarankan Bengkulu hilirisasi produksi pangan

id Hilirisasi pangan, stabilitas pangan, Bengkulu

BI sarankan Bengkulu hilirisasi produksi pangan

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu Darjana. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Bengkulu (ANTARA) - Bank Indonesia menyarankan Provinsi Bengkulu segera membangun hilirisasi produksi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan daerah setempat. "Contohnya data 2020, 2021, dan 2022 terkait gabah, Bengkulu surplus gabah, tetapi kalau melihat berasnya, Bengkulu itu defisit," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu Darjana di Bengkulu, Selasa.
 
Pada 2020 misalnya, katanya, produksi gabah di Provinsi Bengkulu mencapai 91.045 ton, namun ketersediaan beras hanya 2.761 ton, pada 2021 datanya gabah tersedia 71.196 ton, namun berasnya hanya 14.049 ton, dan pada 2022 gabah di Bengkulu mencapai 71.286 ton, sedangkan berasnya hanya 12.071 ton.

"Provinsi Bengkulu memiliki produksi padi dan gabah yang melimpah, namun saat ini belum memiliki fasilitas pengolahan yang baik, sehingga banyak gabah hasil produksi Bengkulu diolah di daerah lain," kata dia.
 
Gabah hasil produksi Provinsi Bengkulu, lanjut dia, biasanya dijual ke Provinsi Lampung atau Sumatera Barat untuk diolah menjadi beras. "Nah nanti kembali lagi ke Bengkulu untuk dikonsumsi masyarakat Bengkulu, harganya akan menjadi lebih mahal karena pengolahan harus ke daerah lain dulu, baru balik ke Bengkulu lagi," ucap Darjana.
 
Oleh karena itu, BUMD dinilai perlu berperan terkait hilirisasi produksi pangan. Untuk Bengkulu, BUMD pengolahan beras menjadi cukup penting keberadaan untuk Provinsi Bengkulu, tujuannya meningkatkan nilai tambah daerah melalui pengolahan gabah ke beras.

Baca juga: Berikut lokasi penukaran uang selama Ramadhan di Sumbawa, KSB, dan Lombok
Baca juga: Bank Indonesia says QRIS connecting 31 mln users, 25 mln merchants
 
Hal itu pun tentunya juga akan membuka potensi pendapatan asli daerah dengan adanya BUMD pengolahan beras. BUMD pun, kata dia, tentunya menjadi berperan penting dalam pengendalian inflasi.