Mataram: Penanganan kemiskinan ekstrem harus terintegrasi

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi.

"Selain itu, perlu ada upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target serta upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem," kata Wakil Wali Kota Mataram TGH Mujiburrahman di Mataram, Selasa.

Hal tersebut disampaikan wakil wali kota saat memberikan sambutan dalam kegiatan rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram pada tahun 2022 sebesar 1,48 persen dan ditargetkan pada Desember 2024 bisa mencapai 0 persen. .

Hal itu sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (extreme poverty) pada 2024 bisa mencapai 0 persen.

"Jadi saat ini kita dihadapkan pada suatu tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebagai tindak lanjut atas kebijakan pemerintah itu," katanya.

Karena itu, penurunan angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrem menjadi program prioritas pembangunan Kota Mataram, dan komitmen tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-2026 pada misi I yaitu mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan
berkarakter.

"Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat meningkat dengan indikator yaitu angka kemiskinan yang ditargetkan turun rata-rata sebesar 0,30 persen setiap tahun," katanya.

Beberapa program Pemerintah Kota Mataram untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem antara lain, menyediakan TPQ gratis, menguatkan pendidikan, menghadirkan pelayanan kesehatan gratis serta meningkatkan kapasitas UMKM.

Di samping itu, Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan permintaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram.

"Tujuannya untuk Menjamin efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kota Mataram," katanya.

Selain itu, upaya-upaya yang akan ditempuh untuk percepatan angka kemiskinan ekstrem adalah penetapan data sasaran kepala keluarga (KK) miskin ekstrem dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Hal itu menjadi acuan intervensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai dengan sasaran intervensi yang menjadi kewenangan
perangkat daerah.

Kemudian pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan dan sekaligus upaya
kemandirian masyarakat miskin ekstrem, difokuskan sesuai dengan karakteristik penduduk miskin ekstrem.

Selanjutnya, dengan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin ekstrem hingga penanganan kemiskinan wilayah untuk meminimalkan kantong kemiskinan.

"Yang paling penting adalah pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan program yang diberikan tepat sasaran," katanya.