Banyuwangi salurkan bansos pusat tekan kenaikan harga beras

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyalurkan bantuan sosial beras kepada sebanyak 122.047 keluarga yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos pangan dari Pemerintah Pusat dalam upaya menekan kenaikan harga beras.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengemukakan bahwa bantuan sosial berupa beras 10 kilogram tersebut merupakan program pemerintah pusat dalam upaya menghadapi dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya.

"Pemkab juga akan melengkapinya dengan upaya untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang ini untuk menjaga produksi beras agar tidak terlalu anjlok," ujar Bupati Ipuk di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Dia menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan program bantuan pangan tahap dua tahun anggaran 2023 dan bantuan pangan ini diberikan untuk menekan laju harga beras akibat dampak El Nino. "Di Banyuwangi sendiri, penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia dan dimulai sejak 20 September 2023," kata Ipuk.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB) Kabupaten Banyuwangi Henik Setyorini mengemukakan penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut akan dilakukan selama tiga bulan ke depan (September -November). "Setiap bulannya masing-masing keluarga penerima manfaat akan menerima 10 kilogram beras," katanya.

Bantuan sosial dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI ini didistribusikan melalui Bulog dan PT Pos kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.

Henik menambahkan, penyaluran bansos beras di Banyuwangi yang berlangsung sejak 20 September hingga Minggu (24/9) sudah tersalur sebanyak 584.300 kilogram untuk 58.430 keluarga penerima manfaat.

Baca juga: Warga Batujai pilih bansos berupa uang dibanding beras
Baca juga: 6.271 KPM di NTB menerima bansos beras tahap II

"Kami terus didistribusikan dan targetnya bisa tuntas 29 September mendatang. Penyaluran dilakukan berbasis desa/kelurahan. KPM calon penerima bantuan cukup hadir ke balai desa/kelurahan setempat sesuai jadwal yang telah ditentukan," ujar Henik.