Banyuwangi (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai inspirasi kinerja pemerintahan yang memberikan dampak pada kemajuan daerah.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya sengaja menggelar rapat kerja di Banyuwangi dengan membawa jajarannya untuk melihat langsung kemajuan daerah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
"Kemajuan Banyuwangi tak lepas dari kinerja birokrasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan suatu daerah," katanya saat Rapat Kerja (Raker) BPKP 2023 di Hotel Dialoog, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis.
Yusuf Ateh mengaku turut menyaksikan perjalanan kemajuan Banyuwangi yang dimulai sejak tahun 2011, dan di bawah kepemimpinan yang baik dan komitmen birokrasi, perencanaan pembangunan yang disusun satu persatu berhasil diwujudkan dengan baik dan terus terjaga saat ini.
Menurutnya, kemajuan Banyuwangi antara lain karena birokrasi kompak dalam melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah, baik dalam hal penanganan kemiskinan, memajukan pariwisata dan program lainnya.
"Menurut kami, di sini (Banyuwangi) semuanya saling kolaborasi ada cross cutting anggaran. Antar-dinas dan bagian bekerja sebagai superteam, tidak hanya mementingkan dinasnya saja tapi tujuan utamanya adalah kemajuan daerah. Makanya semua saya ajak ke sini untuk belajar," kata Ateh.
Ia meminta kepada kepala kantor perwakilan wilayah tidak hanya fokus melakukan audit, tapi memberi masukan kepada pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing, agar kinerja birokrasi bisa memberikan dampak pada kemajuan daerah.
Sebelumnya, peserta raker BPKP telah bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi.
Dalam kesempatan itu, Ipuk mengaku budaya kerja yang telah dirintis pemimpin sebelumnya terus dipertahankan, bagaimana program-program prioritas "dikeroyok" bareng-bareng lintas OPD untuk mendapatkan hasil yang optimal.
"Seperti yang Pak Ateh sebut tentang cross cutting di sini terus kami lakukan. Bahkan kami juga menggelar weekly performance rakor setiap pekan yang diikuti seluruh kepala OPD. Di sana, masalah kita paparkan di forum. Harapannya, semua bisa tahu permasalahan yang tengah ada serta urgenitasnya, solusi bisa didapatkan dari hasil diskusi bersama," kata Ipuk.
Sejumlah capaian berhasil dilakukan oleh tim Pemkab Banyuwangi. Salah satunya angka kemiskinan yang berhasil diturunkan dari yang sebelumnya naik karena adanya pandemi, dari 8,07 persen pada tahun 2021 menjadi 7,34 pada 2023.
Baca juga: Titipan royalti PT AMG ke Dinas ESDM NTB tidak masuk audit
Baca juga: BPKP NTB jabarkan kerugian Rp36,4 miliar perkara di tambang AMG
Begitu juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan besaran ekonomi Banyuwangi pada 2022 mencapai Rp93,29 triliun (BPS), meningkat 8,6 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita Banyuwangi tahu 2022 juga meningkat menjadi Rp53,87 juta per orang per tahun.
"Semuanya berkat kekompakan semua elemen birokrasi dan adanya peran serta aktif rakyat Banyuwangi memajukan daerah," ujarnya.
Dalam kegiatan Raker BPKP itu, turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP se-Indonesia dan jajaran BPKP pusat.*
