Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Gita Ariadi memberikan dukungan terkait program Satu Data Imigran Internasional yang dapat memfasilitasi hak-hak pekerja imigran dari wilayah itu yang telah tersebar diberbagai belahan dunia.
"Semoga program ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan juga pemerintah dalam membangun sebuah sistem yang mendukung kebijakan nasional di masa yang akan datang, untuk mendukung pembangunan di NTB," ujarnya dalam keterangan tertulis di Mataram, Rabu.
Kepala BPS NTB, Wahyudin mengatakan maksud dari satu data imigrasi internasional yang ditujukan untuk pemerintah, agar mempunyai data yang sama diantara kementerian dan lembaga.
"Sehingga dapat mengambil kebijakan, termasuk untuk melindungi hak - hak dari para Pekerja Imigran Indonesia (PMI)," jelasnya.
Baca juga: Kantor Imigrasi Ambon pastikan WNA Belanda tak langgar izin keimigrasian
Baca juga: Imigrasi Batulicin Kalsel mengamankan satu WNA asal China tanpa dokumen
Wahyudin juga mengatakan bahwa BPS mengambil salah satu lokasi sebagai lokus survei di Desa Anjani Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki jumlah PMI terbanyak, yakni 509 orang.
"Salah satu lokus survei di Desa Anjani Lombok Timur dan kami sudah melakukan diskusi bersama pemerintah daerah dan didampingi BPS RI, BRIN dan seluruh Pemerintah Daerah Lombok Timur dan teman - teman dari Anjani," katanya.
NTB mendukung satu data imigran internasional
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi (kiri) saat menerima silaturahmi Kepala BPS NTB, Wahyudin (kanan). (ANTARA/Pemprov NTB).
