Pj Gubernur berharap OJK ciptakan ekosistem keuangan kondusif di NTB

Mataram (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat Hasanuddin berharap melalui kepemimpinan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB yang baru dapat menciptakan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan di daerahnya.

"Kami berharap, melalui kepemimpinan kepala OJK yang baru, akan terbentuk sinergi yang kuat antara OJK dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan," kata Hasanuddin, di Mataram, Jumat.

Hal itu dikatakan Hasanuddin, usai menyaksikan pengukuhan Rudi Sulistyo sebagai Kepala OJK NTB yang baru menggantikan Rico Rinaldy yang mengisi jabatan sebagai Deputi Direktur Analisis Informasi Perasuransian Penjaminan Dana Pensiun di OJK Pusat.

Ia juga percaya dengan kepemimpinan Rudi Sulistyo, OJK di NTB akan semakin maju dan berkembang serta mampu menjawab tantangan dan dinamika sektor jasa keuangan di NTB.

NTB, menurutnya, dianugerahi potensi ekonomi yang sangat besar, baik dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, maupun sector-sektor lainnya.

Pada 2022, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan telah menempatkan NTB sebagai provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi ke dua di Indonesia, yaitu sebesar 65,45 persen, di atas rata-rata nasional sebesar 49,68 persen. Sedangkan indeks inklusi (akses) keuangan berada di angka 82 persen.

"Alhamdulillah, dengan indeks literasi keuangan yang baik ini, akan banyak keuntungan yang dapat kita peroleh," ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa keuntungan yang bisa diperoleh adalah pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemahaman finansial serta perencanaan keuangan yang lebih baik.

Kedua, perkembangan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta masyarakat yang melek finansial.

Ketiga, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, di mana akses masyarakat ke layanan keuangan akan lebih terbuka dan merata.

Keempat, stabilitas keuangan daerah dengan pengelolaan risiko dan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

Kelima, penguatan sistem keuangan dengan konsumen yang lebih baik berinformasi dan masyarakat yang melek keuangan.

"Keenam, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keputusan ekonomi dan kebijakan publik, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif," ucap Hasanuddin.

Secara garis besar, kata dia, berbagai keuntungan yang diperoleh dari indeks literasi keuangan yang tinggi itu, NTB dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.