BPS: Masyarakat miskin perdesaan di NTB turun 18.970 orang pada Maret 2025

id penduduk miskin ntb,penduduk miskin perdesaan,penduduk miskin perkotaan,nusa tenggara barat,bps,jagung,gabah kering gili

BPS: Masyarakat miskin perdesaan di NTB turun 18.970 orang pada Maret 2025

Warga melintas dekat pemukiman penduduk di pinggiran sungai Jangkuk, Ampenan, Mataram, NTB, Rabu (1/2/2023). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nym. (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Mataram (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut jumlah masyarakat miskin perdesaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan sebanyak 18.970 orang dari 319.860 orang pada September 2024 menjadi 300.890 orang pada Maret 2025.

Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen menjadi 11,51 persen pada Maret 2025.

"Sebenarnya penurunan kemiskinan terjadi di perdesaan, bukan perkotaan. Penduduk miskin perkotaan malah naik," kata Wahyudin di Mataram, Jumat.

Jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebanyak 14.940 orang dari sebelumnya 338.740 orang atau sekitar 11,64 persen menjadi 353.680 orang atau setara 12,02 persen.

Baca juga: Penduduk miskin di NTB sebanyak 654.570 jiwa per Maret 2025

Wahyudin menjelaskan jumlah penduduk miskin perdesaan turun akibat peningkatan produksi komoditas pangan berupa padi dan jagung, serta kebijakan pemerintah menaikkan harga beli gabah dan jagung pipilan kering.

Pada triwulan I 2025, lapangan usaha pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang saat itu mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen secara tahunan akibat penurunan ekspor konsentrat tambang mineral.

Adapun pertumbuhan ekonomi tanpa tambang justru mencapai 5,57 persen. Laju pertumbuhan tersebut didukung oleh sektor pertanian sebesar 10,28 persen dengan andil 23,24 persen. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 43.660 orang atau setara 32,50 persen.

Baca juga: Pengentasan kemiskinan di NTB melalui diversifikasi ekonomi

Pada 1 Februari 2025, pemerintah pusat resmi menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung. HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan HPP jagung pakan menjadi Rp5.500 per kilogram.

"Kenaikan harga pembelian pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produktivitas pertanian serta potensi mengurangi kemiskinan," kata Wahyudin.

Lebih lanjut dia menyampaikan produksi padi meningkat sebesar 141,09 ribu ton gabah kering giling atau sekitar 55,43 persen pada triwulan I 2025, dibandingkan produksi padi pada triwulan I 2024 yang sebesar 254,56 ribu ton.

Baca juga: Pembangunan ekonomi di NTB dioptimalkan untuk turunkan kemiskinan

Sedangkan, produksi jagung sebesar 221,04 ribu ton pipilan kering meningkat 43,88 persen dibandingkan produksi jagung pipilan sebelumnya sebesar 153,63 ribu ton.

"Masyarakat menanam padi dan jagung umumnya di perdesaan, bukan perkotaan. Kenaikan produksi jagung dan padi di Nusa Tenggara Barat cukup besar dengan persentase padi sekitar 55 persen dan jagung 43 persen," pungkas Wahyudin.

Baca juga: Komoditas beras dan rokok jadi penyumbang kemiskinan di NTB
Baca juga: Pengentasan kemiskinan penduduk desa di NTB melalui transformasi ekonomi
Baca juga: Angka kemiskinan di NTB turun 1 persen
Baca juga: NTB terus perbaiki data kemiskinan

Pewarta :
Editor: Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.