Mataram (ANTARA) - Lobster telah lama menjadi penanda penting ekonomi pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB), tetapi hingga kini posisinya masih terjebak sebagai komoditas dengan nilai tambah yang bocor.
Potensi ekologis perairan selatan Lombok hingga teluk-teluk di Sumbawa tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung padanya.
Di satu sisi, wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung benih lobster nasional; di sisi lain, rantai nilai justru lebih banyak dinikmati di luar daerah, bahkan lintas negara.
Kondisi ini mencerminkan rapuhnya tata kelola sumber daya pesisir. Produksi lobster belum bergerak stabil, baik karena keterbatasan lokasi budidaya, persoalan ketersediaan bibit, maupun tekanan alih fungsi lahan pesisir yang menurunkan kualitas perairan.
Data produksi yang masih rendah di sejumlah kabupaten menunjukkan bahwa kekayaan laut belum dikelola sebagai sistem ekonomi yang utuh, melainkan sebagai sumber ekstraksi jangka pendek.
Paradoks semakin nyata ketika NTB dikenal sebagai pemasok benih bagi negara lain. Fakta bahwa Vietnam, salah satu produsen lobster dunia, bergantung pada benih dari Lombok menjadi ironi yang terus berulang.
Benih keluar, nilai tambah mengalir pergi, sementara nelayan lokal tetap berada di posisi paling rentan. Lobster, dalam konteks ini, menjadi simbol ekonomi pesisir yang belum selesai dibangun.
Persoalan benih bening lobster berada di jantung masalah. Penyelundupan yang berulang, dengan sitaan bernilai miliaran rupiah, menunjukkan tingginya permintaan sekaligus lemahnya tata kelola di tingkat akar rumput.
Pembatasan dan larangan ekspor benih yang dimaksudkan untuk konservasi kerap menciptakan efek samping. Ketika jalur legal sempit, jalur ilegal melebar. Harga benih jatuh di tingkat nelayan, risiko hukum meningkat, dan ketidakpastian menjadi keseharian.
Penegakan hukum saja tidak cukup untuk memutus lingkaran ini. Tanpa kebijakan alternatif yang adil dan realistis, nelayan akan terus terjebak antara kebutuhan ekonomi dan ancaman sanksi.
Negara menghadapi dilema ganda, yakni melindungi sumber daya agar tidak habis sebelum usia produktif, sekaligus memastikan peluang ekonomi tidak hilang begitu saja.
Budidaya lobster menawarkan jalan tengah, meski belum tanpa tantangan. Kawasan seperti Telong Elong dan Teluk Jor menunjukkan bahwa fondasi sudah tersedia, bahkan diakui sebagai bagian dari Kampung Perikanan Budidaya Nasional. Namun biaya pakan yang tinggi dan ketergantungan pada ikan runcah membuat model ini belum sepenuhnya inklusif.
Di titik inilah riset menjadi kunci. Inovasi pakan berbasis kerang coklat yang dikembangkan BRIN membuka peluang menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan keberlanjutan. Jika diadopsi secara luas, budidaya lobster dapat bergerak dari model rapuh menuju ekosistem produksi yang lebih mandiri dan merata.
Masalah lobster juga tak terlepas dari absennya hilirisasi. Pelabuhan perikanan dan infrastruktur rantai dingin belum dimanfaatkan optimal. Akibatnya, lobster terus dijual dalam bentuk mentah, baik sebagai benih maupun lobster hidup. Nilai tambah, lapangan kerja, dan penerimaan daerah ikut mengalir ke luar.
Persoalan ini bermuara pada satu kebutuhan mendasar: kebijakan yang menyatukan konservasi, kesejahteraan nelayan, dan penguatan nilai tambah daerah. Pendekatan sektoral tidak lagi memadai.
Lobster tumbuh pelan dan rapuh, dan pengelolaannya menuntut kesabaran, konsistensi, serta keberpihakan. Tanpa itu, keramba akan terus terisi, tetapi nilai akan selalu berada di seberang.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Hiu Paus: Titik uji konservasi NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Amahami dan Gili Gede, Reklamasi dan krisis tata kelola
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Broken Strings dan sunyi perempuan di NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Banjir NTB dan sungai yang menagih jawaban
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Tambang ilegal Sekotong dan ujian wibawa Negara
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - NTB di pusaran imigran ilegal
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Misri dan ujian keadilan di Gili Trawangan
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Menakar diplomasi NTB di panggung global
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Sukardi dan taruhan masa depan Unram
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Demosi dan ujian birokrasi NTB
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - MXGP Samota berujung dua tersangka, Tata kelola NTB diuji
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mukena Lombok Barat dalam jerat tata kelola anggaran
