Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta pemerintah daerah melakukan penertiban pembangunan di perbukitan lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut yang diduga dilakukan secara ilegal oleh oknum investor.
"Pemkab Lombok Tengah harus tegas menertibkan pembangunan di perbukitan tersebut, karena merusak lingkungan," kata anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Murdani di Lombok Tengah, Kamis.
Ia mengatakan saat ini pembangunan begitu masif di kawasan wisata terutama di KEK Mandalika, yang menjadi permasalahan, karena banyak pembangunan dilakukan dengan merusak perbukitan, sehingga membuat tata kelola lingkungan menjadi tidak berimbang.
“Tidak seimbang daya tampung dan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan di bukit-bukit yang ada di wilayah selatan ini," katanya.
Baca juga: Pj Gubernur tekankan posisi strategis Mandalika untuk pembangunan NTB
" Jadi harus dipikirkan bagaimana sisi lingkungan yang harus dikendalikan dan meminta agar pemda ini tegas dalam hal pembukaan lahan yang tanpa izin ini,” katanya.
Ia mengatakan masifnya pembangunan di perbukitan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah selatan Lombok Tengah. Banjir mulai terjadi setelah adanya perusakan bukit, sehingga terjadi ketidakseimbangan.
"Semangat dalam memajukan sektor pariwisata, tapi luput bahwa banyak juga bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang,” katanya.
Baca juga: BPK RI pantau dampak Pembangunan di Mandalika NTB
Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk mengaktifkan kembali tim pengawasan untuk menertibkan berbagai pembangunan yang berdiri secara ilegal. Karena dengan maraknya pembangunan ilegal selain akan merusak lingkungan tapi juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Bangunan- bangunan ilegal terutama yang di atas bukit Mandalika ini harus segera ditertibkan, karena ada dampak lingkungan yang harus difikirkan juga oleh pemerintah," katanya.
"Tidak ada artinya hotel bagus tapi di setiap musim hujan terjadi banjir, maka ini harus dikendalikan bersama demi lingkungan kita dan tertibnya iklim investasi,” katanya.
Baca juga: KEK Mandalika tingkatkan pembangunan di Lombok Tengah
