Gubernur Iqbal: RPJMD 2025-2029 peta jalan NTB makmur mendunia

Mataram (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB untuk dibahas dan disahkan menjadi sebuah peraturan daerah (Perda) sebagai peta jalan menuju NTB makmur mendunia.

Penyerahan dokumen RPJMD ini digelar dalam rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan RPJMD antara Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bersama pimpinan DPRD NTB yang dipimpin Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bertempat di Gedung DPRD NTB di Mataram, Jumat.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengakui memegang amanah sebagai Gubernur NTB selama satu bulan terakhir, dirinya menyadari bahwa tantangan pembangunan NTB sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Dunia global saat ini dihadapkan pada triple planetary crisis, perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Situasi ekonomi internasional juga tidak menentu, seperti kebijakan tarif Amerika yang berdampak global, serta konflik kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina yang melukai hati kita," ujarnya.

Baca juga: Bappeda NTB tampung masukan publik untuk RPJMD 2025-2029

Sementara itu, di daerah sendiri tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba, ketahanan pangan, kebencanaan, pengelolaan sampah, dan pengembangan pariwisata masih sangat nyata dan menuntut perhatian bersama.

"NTB harus mampu menyesuaikan arah layar pembangunannya dengan kebersamaan, ketangguhan, dan semangat gotong royong yang menjadi warisan leluhur kita," tegas Iqbal sapaan akrabnya.

Untuk menjawab semua itu, pihaknya telah menyusun RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah "bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.

Makna dari visi ini, sebut Iqbal, yakni "bangkit bersama" mencerminkan semangat akselerasi pembangunan, penguatan kolaborasi semua pihak, dan peningkatan peran strategis NTB secara nasional dan internasional.

"Makmur berarti masyarakat NTB hidup berkecukupan, sehat, berpendidikan, terlindungi secara sosial, dan tinggal di lingkungan yang aman dan lestari. Mendunia, artinya NTB berkembang sebagai destinasi wisata berkelas dunia, dengan pelayanan berstandar global dan kontribusi diaspora NTB yang meluas," tutur Iqbal.

Baca juga: Bappeda NTB segera gelar konsultasi publik terkait dokumen RPJMD

Menurutnya, RPJMD ini dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan daerah, 10 program unggulan, 3 isu prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

"RPJMD ini juga mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, PP nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Perda NTB nomor 5 tahun 2024 tentang RTRW NTB 2024-2044, Perda nomor 9 tahun 2024 tentang RPJPD NTB 2025-2045," terangnya.

Untuk itu, melalui penandatanganan nota kesepakatan tersebut, ia menyepakati antara eksekutif dan legislatif mengenai arah pembangunan daerah. Kesepakatan ini menjadi fondasi penyusunan Perda tentang RPJMD yang ditargetkan rampung maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Tahapan selanjutnya adalah Musrenbang RPJMD untuk menjaring aspirasi masyarakat.

"Kami sangat berharap partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam lima tahun ke depan, fokus kita adalah mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, menjamin ketahanan pangan, menghadirkan NTB sebagai destinasi wisata unggulan," tegas Iqbal.

Baca juga: DPRD minta Pemkab Lombok Tengah segera susun RPJMD 2025-2029

Selain itu, pihaknya juga mendukung penuh visi dan misi nasional, khususnya asta cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, serta memastikan NTB turut menyukseskan agenda SDGs 2030.

"Nota kesepakatan ini menandai bahwa visi NTB makmur mendunia menjadi visi kolektif bersama. Karena itu, kita bangun kesepakatan bersama dengan DPRD. RPJMD akan menjadi fondasi perencanaan yang berkelanjutan, terukur, dan partisipatif," ucapnya.

Iqbal berharap, bahwa Provinsi NTB harus berubah, NTB harus menjadi rumah bersama yang makmur, adil dan mendunia.

"Kita tidak membangun gedung pencapaian pribadi, tapi hutan yang menumbuhkan kesejahteraan bersama. RPJMD inilah bibit-nya, saya yakin, jika kita jaga dan rawat RPJMD ini dengan komitmen dan kerja nyata, maka akan tumbuh hasil yang dapat dinikmati anak-cucu kita," katanya.

Baca juga: Pj Gubernur tekankan penyusunan RPJMD NTB inklusif dan partisipatif
Baca juga: Bappeda petakan lima isu strategis di NTB