Lombok Utara (ANTARA) - Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta menghadiri rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di ruang video conference Kantor Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 31/8.
Rapat ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTB terkait situasi nasional serta langkah antisipasi menghadapi aksi demonstrasi yang akan berlangsung pada 1 September 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, Ketua DPRD Agus Jasmani beserta wakil ketua, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Gede Made Pasek Swardhyana, Dandim 1606/Mataram Kolonel Arm. Muh. Saefudin Khoiruzzamani, serta unsur TNI-Polri, Forkopimda, dan pejabat Pemda Lombok Utara.
Baca juga: PB NWDI serukan kedamaian dan doa untuk bangsa Indonesia
Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan agar seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi aksi demonstrasi yang berujung anarkis, menargetkan fasilitas umum maupun aparat.
Gubernur juga meminta agar pemerintah daerah, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat bersinergi menjaga keamanan, termasuk mengimbau pelajar dan masyarakat untuk tidak ikut terprovokasi.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa rapat Forkopimda ini difokuskan pada antisipasi aksi demonstrasi.
Baca juga: CFD di Udayana Mataram berjalan aman setelah aksi unjuk rasa
Ia menekankan agar seluruh jajaran tidak melaksanakan kegiatan seremonial maupun event besar, serta terus berkoordinasi dengan pihak keamanan.
Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta, menyampaikan bahwa secara umum situasi kamtibmas di Kabupaten Lombok Utara masih kondusif. Namun, Polres telah menyiapkan langkah pengamanan bersama TNI untuk mengantisipasi aksi demonstrasi dengan perkiraan massa sekitar 100 orang.
"Kami siap melaksanakan pengamanan bersama TNI, serta terus menjaga kondusifitas melalui pendekatan persuasif, dialogis, dan doa lintas agama sebagai cooling system. Kami juga berharap para tokoh masyarakat dapat memberikan imbauan agar warga tidak terprovokasi," ucap Agus.
Sementara itu, Dandim 1606 Mataram menegaskan kesiapan TNI untuk membackup Polri dalam pengamanan aksi, termasuk langkah antisipatif agar tidak terjadi kerusakan fasilitas negara.
Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara beserta jajaran menyatakan kesediaannya untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat, dengan harapan keamanan tetap terjamin.
Baca juga: Disdik Mataram minta kepala sekolah ingatkan siswa tidak ikut unjuk rasa
Baca juga: Sosiolog Unram sesalkan aksi pembakaran gedung DPRD NTB
Baca juga: Seluruh dokumen dan aset di DPRD NTB habis terbakar dan dijarah
Baca juga: Polda: Tak ada pengunjuk rasa diamankan saat demo di DPRD NTB
