Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di tahun 2026 lebih selektif mengerjakan berbagai proyek fisik dengan melakukan skala prioritas yang bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat.
"Dengan anggaran tahun 2026 hanya Rp100 miliar, wajah Kota Mataram di tahun ini kami harapkan semakin modern namun tetap menjaga kualitas utilitas publik yang andal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Selasa.
Hal tersebut disampaikan menyikapi kondisi keuangan daerah di tengah efisiensi anggaran, Dinas PUPR tetap melaksanakan berbagai kegiatan proyek fisik dengan selektif dan skala prioritas.
Kegiatan prioritas yang harus tetap dilaksanakan dengan anggaran Rp100 miliar itu antara lain, selain melanjutkan pembangunan Kantor Wali Kota, peningkatan jalan dan drainase terpadu juga menjadi atensi di tahun 2026.
Baca juga: DPRD Mataram tingkatkan pengawasan proyek fisik
PUPR Kota Mataram memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan mobilitas warga, mengingat cuaca ekstrem yang sering melanda memicu potensi kerusakan infrastruktur.
"Karena itu, perlu dilakukan perbaikan jalan dan drainase secara terintegrasi," katanya.
Menurutnya, untuk perbaikan jalan difokuskan pada titik-titik rawan lubang di pusat kota dan jalan lingkungan. Dinas PUPR menggunakan kombinasi sistem tender untuk proyek besar dan swakelola untuk penanganan cepat (tambal sulam) jalan berlubang.
Sementara untuk optimalisasi drainase, dilakukan rehabilitasi saluran air diprioritaskan di kawasan yang sering mengalami genangan, termasuk penguatan talud dan dinding sungai untuk mengantisipasi luapan air di musim hujan.
"Meski ada pengelola anggaran besar, kami tetap menerapkan prinsip efisiensi mengingat adanya penyesuaian dana transfer dari pusat," katanya.
Baca juga: Pengawasan proyek fisik di Mataram ditingkatkan
Sementara terkait dengan pembangunan tahap dua Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada atau "Bale Mentaram" dengan anggaran sekitar Rp60 miliar akan dikerjakan penyelesaian sayap kiri dan kanan gedung, serta fasilitas pendukung lainnya.
Saat ini, Dinas PUPR tengah melakukan tender konsultan manajemen konstruksi untuk mengawasi ketat kualitas bangunan tersebut.
"Pembangunan kantor wali kota menjadi program prioritas daerah yang tidak boleh terhenti. Target kami struktur utama harus tuntas agar fungsi pelayanan publik bisa segera pindah secara menyeluruh," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram optimis proyek fisik tuntas sesuai kontrak
Baca juga: Wali Kota Mataram meminta proyek fisik terapkan padat karya saat PPKM
