Inflasi NTB di atas Nasional, Pemprov siapkan 6 langkah strategis

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan enam langkah strategis guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat termasuk di antaranya melakukan operasi pasar dan penguatan distribusi barang.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menegaskan posisi inflasi NTB yang sedikit di atas nasional menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota," ujarnya usai mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir di Mataram, Rabu.

Ia menegaskan rakor ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat sejumlah langkah strategis.

"Melaksanakan operasi pasar murah secara terfokus di wilayah dengan IPH tinggi, terutama Lombok Timur dan Lombok Barat, serta memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok," terangnya.

Selain itu, melakukan penguatan distribusi antar wilayah dengan mengoptimalkan pasokan dari Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi untuk menopang kebutuhan Pulau Lombok, guna menjaga keseimbangan suplai dan permintaan.

Baca juga: Regulasi baru Lombok Timur: Sekda: Anggaran 2026 harus akuntabel

Selanjutnya sidak dan pengawasan rantai pasok bersama Forkopimda ke pasar dan distributor guna mencegah penimbunan serta praktik spekulatif yang memicu lonjakan harga.

Kerja sama antar daerah dengan memperluas kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan untuk menjamin kelancaran pasokan, khususnya cabai, beras, dan daging ayam ras.

Selanjutnya, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk mendukung stabilisasi distribusi dan subsidi transportasi komoditas dari sentra produksi ke daerah konsumsi.

Kemudian, gerakan tanam dan penguatan produksi lokal melalui gerakan program tanam komoditas hortikultura jangka pendek guna memperkuat ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Baca juga: Jalan rusak di Sekotong Lombok Barat, Legislator minta perbaikan cepat

"Inflasi bukan sekedar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu sinergi provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga," kata Ahsanul.

Berdasarkan data BPS yang dipaparkan dalam Rakor, inflasi nasional Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year). Sementara,inflasi NTB berada pada kisaran 3,86 persen, sedikit di atas rata-rata nasional namun masih dalam koridor pengendalian inflasi pemerintah pusat

Untuk daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB adalah sebagai berikut, di antaranya Kota Bima 4,82 persen (y-o-y). Kota Mataram 3,69 persen (y-o-y) dan Kabupaten Sumbawa 3,77 persen (y-o-y)

Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Bima dan Kota Mataram berada di atas rata-rata nasional, sementara Kabupaten Sumbawa mendekati batas atas rentang target inflasi pemerintah pusat.

Sementara itu, untuk kabupaten yang bukan daerah IHK, pengendalian harga dimonitor melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu II Februari 2026. Di antaranya Kabupaten Lombok Timur 7,30 persen, Kabupaten Lombok Barat: 4,55 persen, Kabupaten Lombok Tengah 3,71 persen, Kabupaten Lombok Utara 1,82 persen, Kabupaten Bima 0,14 persen, Kabupaten Dompu 0,03 persen Kabupaten Sumbawa Barat 0,57 persen.

Kenaikan IPH tertinggi terjadi di Lombok Timur, yang menjadi salah satu daerah dengan tekanan harga paling tinggi secara nasional pada periode tersebut. Tekanan harga terutama dipicu oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan beberapa komoditas protein hewani.