DPRD NTB soroti kesenjangan layanan transportasi

Mataram (ANTARA) - Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti kesenjangan layanan transportasi di sejumlah wilayah itu yang dinilai tidak mencerminkan adanya pemerataan, namun justru ketimpangan.

Hal ini mencuat saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD NTB dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di Gedung DPRD NTB di Mataram, Selasa.

Pimpinan Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa secara agregatif kinerja Dinas Perhubungan patut diapresiasi, dengan rasio konektivitas mencapai 0,588 (101,37 persen) dan rasio kecelakaan yang menurun menjadi 1,10 (118,18 persen). Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh menutupi fakta adanya ketimpangan layanan transportasi di sejumlah wilayah.

"Pertanyaannya bukan lagi sekadar tercapai atau tidak, tetapi apakah capaian itu sudah dirasakan secara merata oleh masyarakat NTB," ujarnya dalam forum RDP tersebut.

Komisi IV melihat bahwa peningkatan konektivitas lebih banyak ditopang sektor transportasi laut, sementara konektivitas darat masih relatif tertinggal. Dari total 106 trayek AKDP, sekitar 39 persen belum terlayani.

"Sebuah kondisi yang dinilai kontradiktif dengan klaim capaian konektivitas secara makro," ujarnya.

Baca juga: Jelang Lebaran, DPR minta Pemprov NTB pastikan transportasi aman

Di sisi lain, aspek keselamatan juga menjadi perhatian serius. Meski rasio kecelakaan menurun, angka absolut masih menunjukkan 2.426 kejadian dengan 359 korban meninggal dunia. Komisi mempertanyakan efektivitas kebijakan keselamatan yang dijalankan, apakah benar berdampak signifikan atau sekadar dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kendaraan.

Sorotan juga diarahkan pada sektor transportasi laut, di mana meskipun rasio kecelakaan relatif rendah, kasus blackout kapal dinilai menjadi alarm atas perlunya penguatan standar kelaikan dan sistem pengawasan.

Baca juga: Pengusaha transportasi NTB tolak perusahaan otobus SJ beroperasi di Lombok

Selain itu, Komisi IV menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas OPD, khususnya antara Bappeda, Dispenda, dan Dishub, terutama dalam pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan pengembangan skema pembiayaannya.

Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor transportasi juga didorong, termasuk peningkatan retribusi Pelabuhan Bangsal, penerapan konsep one gate system di Teluk Nara, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan bea kapal.

"RDP ini menegaskan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah tidak cukup hanya dibangun di atas indikator statistik, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat," kata Sudirsah.

Oleh karena itu, Komisi IV DPRD mendorong agar ke depan, kebijakan sektor transportasi di NTB lebih berorientasi pada pemerataan layanan, penguatan keselamatan, dan optimalisasi potensi daerah secara berkelanjutan.

Sementara dalam paparannya, Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar menyampaikan tahun 2025 merupakan fase awal implementasi rencana strategis dengan 2 program strategis, 10 kegiatan, dan 12 sub kegiatan.

Sejumlah indikator menunjukkan capaian positif, di antaranya persentase sarana angkutan umum laik jalan yang mencapai 48,49 persen, melampaui target 42,35 persen. Namun demikian, beberapa indikator strategis masih belum optimal, seperti kondisi infrastruktur terminal yang baru terealisasi 33,53 persen dari target 42,5 persen.

"Kondisi infrastruktur terminal yang baru terealisasi 33,53 persen sangat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta fokus kegiatan pada rehabilitasi fasilitas yang ada," katanya.