Satgas MBG Dompu soroti keterbatasan SDM SPPI, pengawasan SPPG diperketat

Dompu (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Badan Gizi Nasional (BGN), dalam hal ini petugas Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) yang ditempatkan di daerah tersebut.

Ketua Satgas MBG sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Dompu, H. Khairul Insyan, kepada ANTARA, mengatakan SDM yang ditugaskan oleh BGN di daerah masih memiliki keterbatasan pengalaman, terutama dalam aspek organisasi, teknis lapangan, bahkan koordinasi lintas pihak.

"SDM yang ditempatkan ini masih sangat minim pengalaman, baik dari sisi organisasi maupun koordinasi di lapangan," kata Khairul di Dompu.

Ia menegaskan, meskipun program MBG tergolong baru dan berskala besar, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan terjadinya kelemahan dalam pengelolaan program di tingkat daerah.

"Program ini besar dan strategis, sehingga tidak boleh dikelola secara sembarangan," ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan kapasitas SDM tersebut berimplikasi pada belum optimalnya koordinasi dan pengawasan terhadap operasional SPPG, yang berpotensi memunculkan persoalan teknis di lapangan.

Untuk mengantisipasi hal itu, Satgas MBG Dompu mengambil langkah dengan memperkuat peran pengawasan dan meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak BGN di daerah.

Khairul mengatakan, dirinya bersama tim satgas secara aktif turun ke lapangan guna memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan pendampingan terhadap petugas di lapangan.

Baca juga: Polres Lombok Tengah menghentikan kasus ITE unggahan roti MBG berbelatung

"Karena ini program strategis nasional, maka pemerintah daerah juga harus hadir untuk mengawal dan memastikannya," tegasnya.

Ia menambahkan, setiap SPPG memiliki tanggung jawab melayani sedikitnya 3.000 penerima manfaat, sehingga kesalahan dalam pengelolaan dapat berdampak luas terhadap kualitas layanan gizi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Satgas MBG Dompu juga melibatkan unsur TNI dan Polri untuk memperkuat pengendalian di lapangan.

Baca juga: Dinkes Mataram mendukung penutupan sementara belasan dapur MBG

Di sisi lain, Khairul tetap mendorong peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah agar mampu menjalankan tugas secara optimal, seiring dengan tuntutan program yang terus berkembang.

Ia menilai, berbagai kendala yang muncul saat ini merupakan bagian dari proses awal implementasi program, namun harus segera dibenahi melalui penguatan SDM dan koordinasi yang lebih baik.

"Semua pihak harus serius meningkatkan kapasitas dan koordinasi agar program ini berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat," ujarnya.