Mataram, 29/1 (ANTARA) - Komisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengundang sejumlah tuan guru atau ulama untuk memperkuat posisi perempuan di ranah politik, terutama memasuki Pemilu legislatif 2009 yang akan berlangsung April 2009, atau sekitar dua bulan lagi.
Sekretaris Wilayah KPI NTB, Sri Sutini Nanang Samodra, di Mataram, Kamis mengatakan, untuk memperkuat posisi para calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2009, pihaknya mengundang sejumlah tuan guru sebagai narasumber pada acara Halaqah (lokakarya) Agama dan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik.
"UUD 1945 sebagai konstitusi negara dengan tegas mengatur prinsip demokrasi dan keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan politik dengan tidak mendiskriminasikan seluruh warga negara, bahkan mengatur pelunya langkah affirmasi untuk keterwakilan perempuan di ranah politik dalam rangka mencapai kesamaan kesempatan," ujarnya.
Ia mengatakan, merefleksikan realitas politik di lapangan, hasil Pemilu 2004 dengan jumlah pemilih 53 persen, keterwakilannya dalam legislatif masih sangat rendah, di tingkat nasional hanya 11,6 persen, provinsi rata-rata enam persen dan kabupaten/kota hanya lima persen.
Menurut dia, beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, adalah budaya masyarakat yang masih belum bisa menerima kepemimpinan perempuan, karena mereka dianggap sebagai mahluk domestik dan dipandang belum memiliki kafasitas politik.
Selain itu, katanya, masih adanya pemahaman teks agama yang mendiskriminasikan perempuan dan masih banyaknya sistem atau peraturan yang belum sensitif gender.
"Karena itu dari kenyataan tersebut perlu dicari upaya strategis dan langkah jitu untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik sebagai upaya mewujudkan demokrasi dan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan," kata Sri Sutini.
Untuk itu KPI Wilayah NTB menyelenggarakan halaqah tentang keterwakilan perempuan dalam politik dengan melibatkan para pemuka agama atau tuan guru.
Penyelenggaraan halaqah selama tiga hari (29-31 Januari 2009) itu dimaksudkan untuk melakukan kajian tentang pemahaman agama dan keterwakilan perempuan dalam ranah politik.
Di samping itu mencari masukan tentang strategi advokasi keterwakilan perempuan dalam politik dari para pemuka agama dan merumuskan strategi dukungan yang sinergis antara pergerakan perempuan, pemuka agama dan calon legislatif perempuan. (*)
